DOB Pantai Timur Kian Dekat Terbentuk, Moratorium Pemekaran Siap Dicabut

Jakarta, LintangPos.com – Harapan masyarakat Pantai Timur untuk memiliki daerah otonom baru (DOB) semakin terbuka lebar.

Delegasi Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Pantai Timur menunjukkan komitmen kuat dengan menghadiri langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia (Forkonas PP DOB) yang digelar di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Delegasi tersebut dipimpin oleh H. Azhari, S.H. selaku Ketua, didampingi Malwadi, S.Kom. sebagai Wakil Ketua, dan Dr. Haisen Hower sebagai Sekretaris.

Dalam kesempatan itu, mereka menegaskan keseriusan dan kesiapan DOB Pantai Timur untuk segera terbentuk secara resmi.

“Kehadiran kami dalam Rakernas ini menjadi bukti nyata bahwa DOB Pantai Timur siap menyongsong pembentukan resmi, terutama setelah adanya sinyal positif dari pemerintah terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah,” ujar Malwadi usai mengikuti agenda tersebut.

Menurutnya, proses pembentukan DOB Pantai Timur telah menunjukkan kemajuan signifikan di tingkat nasional.

BACA JUGA: Sumsel Targetkan Setiap Desa Punya PAUD, Siapkan Generasi Emas dari Usia Dini

Ia berharap, perjuangan panjang masyarakat setempat segera membuahkan hasil.

“Ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Pantai Timur menjadi alasan utama lahirnya semangat pemekaran. Dengan terbentuknya DOB, kami yakin Pantai Timur akan berkembang lebih pesat dan mampu sejajar dengan daerah lain di Sumatera Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forkonas, Saiful Huda, menyampaikan kabar menggembirakan terkait progres regulasi dari pemerintah pusat.

Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah (Ditjen Otda) akan segera menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) penting, yakni tentang Detada dan Desertada, pada Januari 2026 mendatang.

“Hal ini berarti moratorium pemekaran daerah akan resmi dicabut pada tahun depan. Dengan begitu, DOB yang sudah memenuhi syarat administratif dan teknis, termasuk Pantai Timur, akan segera disetujui secara parsial,” jelas Saiful Huda, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.