DPR Soroti Perusahaan Sawit 18 Tahun Tanpa HGU di Empat Lawang dan OKU Timur

Sementara itu, Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, S.T., M.T., M.M., yang akrab disapa Enos, mengakui bahwa konflik agraria di wilayahnya telah berlangsung cukup lama.

Hingga kini, masih terdapat sejumlah desa di beberapa kecamatan yang belum menemukan titik penyelesaian.

Ia menjelaskan, berdasarkan resume tim yang dibentuk pada tahun 2020, konflik tersebut dipicu oleh ketidakpahaman masyarakat terkait uang kerohiman.

Seluruh persoalan tersebut telah disampaikan secara rinci dalam rapat bersama BAM DPR RI.

BACA JUGA: Subuh Berdarah di Kebun Sawit! Pemuda 22 Tahun Ditemukan Tewas, Leher Hampir Terputus

“Sebagai kepala daerah, saya berharap tidak ada kegaduhan di OKU Timur terkait persoalan ini,” ujar Enos.

Terkait adanya sertifikat di atas lahan HGU, Enos menyebut masyarakat meminta dilakukan pengukuran ulang.

Proses tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang berwenang.

Usulan Saham untuk Daerah, Bukan Sekadar Plasma

Dalam forum tersebut, Bupati OKU Timur juga mengusulkan terobosan baru.

Ia berharap daerah tidak hanya diberi pola plasma, tetapi juga kepemilikan saham perusahaan, sebagai bentuk keadilan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

BACA JUGA: Jalan Provinsi Palembang Gelap dan Rawan, Warga Resah Keselamatan Terancam

Menurut Enos, pola plasma selama ini kerap dipersulit oleh perusahaan yang tidak bermoral.

Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan bermasalah, sembari tetap mengapresiasi perusahaan yang menjalankan usaha secara bertanggung jawab.

“Kami mengapresiasi perusahaan yang bermoral baik, namun yang bermasalah perlu ditindak tegas,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Enos mengimbau masyarakat yang tengah bersengketa dengan PT LPI agar tetap tenang, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menunggu rekomendasi lanjutan dari BAM DPR RI.

Dengan sorotan DPR RI dan keterlibatan berbagai pihak, publik kini menanti langkah konkret dan rekomendasi resmi yang diharapkan mampu menjadi titik balik penyelesaian konflik agraria di Sumatera Selatan, sekaligus contoh bagi daerah lain di Indonesia. (*/red)