Perkara korupsi ini berawal dari penyimpangan anggaran yang terjadi pada periode 29 Agustus 2017 hingga 31 Desember 2018 di Kantor Panwaslu OKI, Kayu Agung.
Berdasarkan hasil perhitungan, negara mengalami kerugian hingga Rp4.728.709.454, sebuah angka yang cukup mencengangkan untuk sebuah lembaga yang seharusnya menjadi penjaga integritas pemilu.
BACA JUGA: Dua Terdakwa Korupsi Dana Hibah Panwaslu OKI Dituntut 3,5 Tahun Penjara
Majelis hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa telah memberikan luka mendalam bagi publik.
Korupsi yang terjadi di tubuh lembaga pengawas pemilu—yang seharusnya menjadi garda terdepan menjamin proses demokrasi berjalan jujur dan adil—dinilai mencederai kepercayaan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.
Meski begitu, majelis hakim tetap mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.
Kedua terdakwa dinilai kooperatif, mengakui perbuatan, belum pernah dihukum, dan menjadi tulang punggung keluarga.
Tidak hanya itu, mereka telah menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan kerugian negara, yakni Hadi Irawan sebesar Rp402 juta dan Ihsan Hamidi sebesar Rp328,5 juta.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ulfa Nauliyanti, S.H., menuntut kedua terdakwa dengan pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan.
BACA JUGA: Dua Notaris Pengganti Resmi Dilantik di Palembang, Pastikan Layanan Hukum Tetap Berjalan
Karena putusan majelis hakim lebih ringan daripada tuntutan JPU, baik pihak terdakwa maupun jaksa memilih untuk pikir-pikir sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. (*/red)
