Sejumlah yayasan mengkhawatirkan berkurangnya fleksibilitas dalam mengatur keuangan sekolah, terutama bagi sekolah kecil yang memiliki keterbatasan dana operasional.
Kekhawatiran utama adalah potensi tutupnya sekolah swasta kecil jika standar gaji dipaksakan tanpa dukungan tambahan dari pemerintah.
Namun DPR menegaskan bahwa ruang pengelolaan tetap terbuka bagi yayasan, selama tidak melanggar batas kelayakan hidup guru.
Bagi DPR, efisiensi yayasan tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pendidik.
Ujian Keadilan Pendidikan
Perdebatan kini menguat: apakah regulasi ini akan memperkuat keadilan dalam dunia pendidikan, atau justru menjadi tekanan baru bagi keberlangsungan sekolah swasta?
Yang jelas, isu gaji guru swasta kini tak lagi menjadi urusan internal sekolah semata, melainkan telah naik kelas menjadi agenda kebijakan nasional yang menyentuh langsung masa depan pendidikan Indonesia. (*/red)
