Ringkasan Berita:
° Sekda Sumsel H. Edward Candra mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 2025.
° Kemendagri menegaskan perlunya identifikasi penyebab inflasi dan operasi pasar di daerah dengan harga beras tinggi.
° BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,04%, namun inflasi sejumlah provinsi tembus 3,5%.
PALEMBANG, LINTANGPOS.com — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring pada Selasa (11/11/2025).
Agenda ini dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi serta evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., menekankan pentingnya stabilisasi harga di tingkat daerah.
Ia meminta pemerintah daerah segera mengidentifikasi akar masalah inflasi agar penanganan yang dilakukan tidak bersifat sementara.
“Saya ingin segera dibuat rumusan dan dicari data apa penyebab yang menjadi penyumbang inflasi. Jangan sampai dibiarkan sehingga tidak menyelesaikan masalah. Saya ingin ada tindak lanjut bagi 50 daerah yang berasnya masih naik untuk melakukan operasi pasar,” tegasnya.
Tomsi menambahkan bahwa pemerintah daerah harus lebih serius memahami sumber lonjakan harga guna menjaga stabilitas di tengah tekanan inflasi.
BACA JUGA: Antrean BBM Masih Panjang! Sekda Sumsel Panggil Pertamina, Bahas Kuota dan Solusi Kemacetan SPBU
Sementara itu, Kepala BPS bidang Inflasi melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan III 2025 mencapai 5,04% (yoy).
Namun, inflasi tahun kalender per Oktober 2025 menunjukkan empat provinsi sudah menyentuh angka 3,5%, yaitu Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah.
Komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi meliputi cabai merah, beras, dan bawang merah.
Keikutsertaan Sekda Sumsel Edward Candra dalam pertemuan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyiapkan strategi efektif dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan arahan pemerintah pusat. (*/red)
