Ringkasan Berita:
° Isu THR TPG 100% untuk guru ASN memicu kebingungan setelah beredar tangkapan layar dan pesan pribadi yang mengatasnamakan kementerian.
° Kemenkeu menegaskan tidak pernah meminta data pribadi.
° Pemerintah daerah menjadi satu-satunya pihak yang berwenang melakukan pendataan resmi.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Di banyak grup percakapan guru, satu topik sedang menjadi “hidangan utama” yang dibahas tanpa henti: tunjangan hari raya (THR) dan isu bahwa TPG bakal cair 100 persen.
Percakapan mengalir deras, tangkapan layar berseliweran, dan kabar-kabar yang belum jelas asalnya seakan berubah menjadi kebenaran yang tak perlu dipertanyakan.
Namun, di balik euforia itu, muncul pula rasa waswas.
Tidak sedikit guru yang mengaku tiba-tiba mendapat pesan pribadi dari seseorang yang mengatasnamakan kementerian.
Mereka diminta mengirimkan data pribadi: foto KTP, nomor rekening, hingga dokumen sensitif lain.
“Katanya buat proses pencairan THR tambahan,” ujar seorang guru dalam sebuah laporan.
BACA JUGA; Dibilang Bonus, Kok Berasa Hukuman? Guru Curhat Pahitnya TPG 100% yang Tak Kunjung Cair
Yang jadi masalah: pusat ternyata tidak pernah meminta data seperti itu.
Fenomena ini memperlihatkan betapa mudahnya misinformasi berkembang saat masyarakat sedang menunggu kabar penting.
Harapan guru terhadap tambahan tunjangan menjelang hari raya membuat pesan apa pun yang terdengar meyakinkan—apalagi memakai nama kementerian—langsung dipercaya.
Tangkapan Layar yang Melejit Tanpa Kepastian Sumber
Tangkapan layar berisi “penjelasan resmi” soal TPG 100 persen menyebar seperti angin. Ada yang menuliskan bahwa tambahan tunjangan akan cair setelah data daerah masuk ke pusat.
Ada pula yang mengklaim pemerintah telah memberi lampu hijau.
BACA JUGA: TPG 100 Persen Bikin Heboh! Benarkah Cair Mendadak? Ini Fakta Resmi di Baliknya
Tulisan itu lengkap, rapi, dan memakai gaya bahasa formal.
Sekilas tampak benar. Tapi ada satu masalah: hampir tak ada yang mencantumkan sumber, tanggal, atau kanal resmi penerbit.
Tak heran jika guru kemudian kebingungan, karena konten visual itu terlihat terlalu meyakinkan untuk diabaikan, tapi tidak cukup jelas untuk dijadikan rujukan.
Situasi ini membuat klarifikasi semakin penting.
Jika tidak, keputusan penting bisa diambil hanya berdasarkan “broadcast” yang tak jelas ujung pangkalnya.
Kenapa Misinformasi Mudah Menyala?
Momentum menunggu pencairan THR menciptakan ruang bagi kabar kabur untuk tumbuh subur.
Ketika harapan tinggi, orang cenderung menurunkan kewaspadaan.
Pesan yang masuk—selama tidak mencurigakan secara ekstrem—sering langsung dibagikan, menciptakan rantai misinformasi yang sulit diputus.
Penggunaan logo kementerian palsu, gaya bahasa yang terlihat profesional, dan narasi yang sesuai harapan membuat banyak guru tak sadar sedang menjadi target manipulasi.
Kemenkeu: “Kami Tidak Pernah Minta Data Pribadi Guru”
Kementerian Keuangan akhirnya buka suara. Pihaknya menegaskan bahwa permintaan data pribadi guru bukan wewenang pusat.
Pendataan tambahan TPG sepenuhnya dilakukan pemerintah daerah, lalu diserahkan secara kolektif melalui mekanisme resmi.
Tidak ada pesan pribadi, tidak ada formulir yang dibagikan lewat grup, dan tidak ada permintaan data langsung dari pusat.
Bila itu terjadi, besar kemungkinan itu penipuan.
Guru diminta waspada terhadap permintaan mengirim KTP, foto diri, nomor rekening, atau dokumen pribadi lainnya.
Modus seperti ini sudah berkali-kali muncul dalam kasus penipuan tunjangan ASN.
Modus Penipuan yang Mengincar Guru
Beberapa pola sudah teridentifikasi:
- Pesan singkat mengatasnamakan kementerian.
Pelaku berpura-pura sebagai pejabat yang mengurus tunjangan. Guru yang belum paham alur resmi kerap percaya. - Formulir online palsu.
Dibuat menyerupai formulir pemerintah, memuat logo kementerian, dan dibagikan lewat grup. Data yang masuk dimanfaatkan untuk kejahatan digital. - Telepon langsung.
Pelaku meniru gaya bicara pejabat dan mengklaim data guru belum lengkap. Nomor telepon biasanya tidak jelas asal-usulnya.
Guru yang menerima pesan mencurigakan diminta melapor ke pemerintah daerah agar pola penipuan bisa dilacak.
Bagaimana Proses Resmi Pencairan THR TPG?
Pemerintah pusat telah menjelaskan mekanisme resmi: tambahan TPG diberikan kepada guru ASN yang tidak menerima tambahan penghasilan daerah.
Data dikumpulkan oleh pemerintah daerah, dikoordinasikan oleh Kemendagri, dan digunakan Kemenkeu untuk menetapkan kebutuhan anggaran.
Setelah dana ditransfer melalui tambahan Dana Alokasi Umum, pemerintah daerahlah yang mencairkan tunjangan tersebut.
Proses verifikasi bisa memakan waktu karena harus sinkron antarinstansi, sehingga pencairan di setiap daerah mungkin berbeda.
Selama data belum benar-benar valid, dana tidak dapat disalurkan. Guru dianjurkan mengikuti update hanya dari kanal resmi pemerintah. (*/red)
