Heboh THR Guru ASN 100 Persen! Tangkapan Layar Misterius, Pesan Pribadi Mencurigakan, dan Jejak Penipu di Baliknya!

Tak heran jika guru kemudian kebingungan, karena konten visual itu terlihat terlalu meyakinkan untuk diabaikan, tapi tidak cukup jelas untuk dijadikan rujukan.

Situasi ini membuat klarifikasi semakin penting.

Jika tidak, keputusan penting bisa diambil hanya berdasarkan “broadcast” yang tak jelas ujung pangkalnya.

Kenapa Misinformasi Mudah Menyala?

BACA JUGA: Akhirnya Cair! Pemerintah Pastikan TPG 100 Persen, THR TPG dan Gaji ke-13 Guru Dibayar Sebelum Akhir 2025

Momentum menunggu pencairan THR menciptakan ruang bagi kabar kabur untuk tumbuh subur.

Ketika harapan tinggi, orang cenderung menurunkan kewaspadaan.

Pesan yang masuk—selama tidak mencurigakan secara ekstrem—sering langsung dibagikan, menciptakan rantai misinformasi yang sulit diputus.

Penggunaan logo kementerian palsu, gaya bahasa yang terlihat profesional, dan narasi yang sesuai harapan membuat banyak guru tak sadar sedang menjadi target manipulasi.

Kemenkeu: “Kami Tidak Pernah Minta Data Pribadi Guru”

Kementerian Keuangan akhirnya buka suara. Pihaknya menegaskan bahwa permintaan data pribadi guru bukan wewenang pusat.

BACA JUGA: Kabar Gembira! Guru ASN Bakal Terima Tambahan TPG 100% Mulai November 2025, Langsung Cair ke Rekening!

Pendataan tambahan TPG sepenuhnya dilakukan pemerintah daerah, lalu diserahkan secara kolektif melalui mekanisme resmi.

Tidak ada pesan pribadi, tidak ada formulir yang dibagikan lewat grup, dan tidak ada permintaan data langsung dari pusat.

Bila itu terjadi, besar kemungkinan itu penipuan.

Guru diminta waspada terhadap permintaan mengirim KTP, foto diri, nomor rekening, atau dokumen pribadi lainnya.

Modus seperti ini sudah berkali-kali muncul dalam kasus penipuan tunjangan ASN.

Modus Penipuan yang Mengincar Guru

BACA JUGA: Revolusi Pendidikan Dimulai! Redistribusi Guru Dua Kali Setahun & 18.000 Pendamping Inklusif Siap Turun

Beberapa pola sudah teridentifikasi:

1. Pesan singkat mengatasnamakan kementerian.
   Pelaku berpura-pura sebagai pejabat yang mengurus tunjangan. Guru yang belum paham alur resmi kerap percaya.
2. Formulir online palsu.
   Dibuat menyerupai formulir pemerintah, memuat logo kementerian, dan dibagikan lewat grup. Data yang masuk dimanfaatkan untuk kejahatan digital.
3. Telepon langsung.
   Pelaku meniru gaya bicara pejabat dan mengklaim data guru belum lengkap. Nomor telepon biasanya tidak jelas asal-usulnya.

Guru yang menerima pesan mencurigakan diminta melapor ke pemerintah daerah agar pola penipuan bisa dilacak.

Bagaimana Proses Resmi Pencairan THR TPG?

Pemerintah pusat telah menjelaskan mekanisme resmi: tambahan TPG diberikan kepada guru ASN yang tidak menerima tambahan penghasilan daerah.