Inspektorat Prabumulih Evaluasi Rendahnya PAD, Bapenda Dipanggil!

Ringkasan Berita:
° Inspektorat Daerah Prabumulih mengambil langkah cepat menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri terkait rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

° Plt Inspektur Daerah, Sapta Putra Dewangga SH, menegaskan akan segera memanggil Kepala Bapenda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian PAD yang masih rendah.

° Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi sumber pendapatan daerah dan memperkuat kebijakan Wali Kota Prabumulih H Arlan serta Wakil Wali Kota Franky Nasril dalam mewujudkan visi Prabumulih Makmur dan Sejahtera (MAS).

---

Prabumulih, LintangPos.com – Inspektorat Daerah Kota Prabumulih bergerak cepat menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota berjuluk “Kota Nanas” tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Prabumulih, Sapta Putra Dewangga SH, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian PAD yang dinilai masih rendah.

“Sesuai arahan Pak Wali Kota, kita akan segera memanggil Kepala Bapenda untuk membahas dan mengevaluasi penyebab rendahnya pendapatan daerah ini,” ujar Sapta, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, langkah ini bertujuan agar Bapenda dapat lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi tumpuan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

“Kita ingin mengetahui apa kendalanya hingga pendapatan Prabumulih masih rendah dan menjadi sorotan Kemendagri. Bapenda sebagai OPD pengelola pendapatan tentu menjadi ujung tombak, meskipun kami tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan dengan sejumlah OPD lainnya,” jelas Sapta.

Ia berharap hasil laporan dari Inspektorat nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi Wali Kota dalam mengambil keputusan dan strategi peningkatan PAD.

BACA JUGA: Dirut PD Petro Prabu Imbau Pelanggan Segera Lunasi Tunggakan Jargas

“Melalui rekomendasi hasil evaluasi ini, kita dorong seluruh OPD agar lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, sehingga tidak lagi tergolong rendah dan menjadi perhatian pusat,” tambahnya.