Janji Jangan Cuma Omong! Pemerintah Sumsel ‘Semprot’ Pengusaha Batubara Soal Jembatan Muara Lawai yang Belum Diperbaiki

Ringkasan Berita:

° Jembatan Muara Lawai di Lahat belum diperbaiki setelah ambruk akibat angkutan batubara.

° Pemprov Sumsel memanggil seluruh pihak, mewajibkan pembukaan rekening bersama, menunjuk konsultan MK, dan menargetkan konstruksi dimulai Januari 2026 dengan durasi empat bulan.

---

PALEMBANG, LINTANGPOS.com — Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yang ambruk akibat aktivitas angkutan batubara, hingga kini belum tersentuh perbaikan.

Kondisi tersebut memicu langkah tegas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang langsung memanggil seluruh pihak terkait untuk mempercepat pembangunan kembali jembatan vital tersebut.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel, Apriyadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin lagi dibohongi dengan janji yang tak pernah direalisasikan.

“Kita panggil pihak-pihak terkait, jangan sampai pemerintah di-prank,” ujarnya usai Rapat Percepatan Pembangunan Jembatan Muara Lawai di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (27/11/2025).

Dana Diperkirakan Rp 20–23 Miliar, Rekening Bersama Dibuka

Dalam rapat tersebut, para pengusaha angkutan batubara dan pihak terkait menyepakati bahwa pembangunan jembatan akan kembali dimulai dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 20 hingga 23 miliar.

BACA JUGA: Kejari Muba Ultimatum Perusahaan Penabrak Jembatan P6 Lalan: Wajib Selesaikan Ganti Rugi Sebelum 21 November 2025!

Meski dana belum terkumpul penuh, disepakati langkah pembukaan rekening bersama di Bank Sumsel Babel.

“Besok disepakati rekening bersama dibuka… Pemerintah Provinsi bisa memantau dana yang masuk dan memastikan transparansi,” kata Apriyadi.

Untuk mendukung keterbukaan, para pihak juga menunjuk konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang akan melakukan perhitungan desain dan kebutuhan biaya secara detail.

Desain Sudah Ada, Pekerjaan Dimulai Awal Januari 2026

Apriyadi menyebut desain dasar jembatan sebenarnya telah tersedia, namun masih harus disempurnakan oleh konsultan MK.

Penandatanganan kontrak MK dijadwalkan pada 17 Desember 2025, bersamaan dengan penyerahan lapangan untuk memulai pekerjaan.

BACA JUGA: 32 Titik Jalur Kereta Api Rawan Longsor Saat Musim Hujan

Setelah dokumen lengkap, Balai PU akan menyerahkan berkas kepada pihak asosiasi untuk mulai bergerak di lapangan.