Tak berhenti di situ, tim hukum juga mendorong evaluasi dan pengawasan internal di tubuh kepolisian.
Mereka meminta agar jika ditemukan indikasi pelanggaran prosedur, dilakukan pemeriksaan etik melalui Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
“Kami meminta semua proses dibuka secara terang dan ilmiah. Ini demi menjaga integritas penegakan hukum,” tambahnya.
Bagi keluarga, transparansi bukan sekadar tuntutan emosional, melainkan hak hukum.
Oleh sebab itu, tim kuasa hukum menegaskan bahwa praperadilan menjadi opsi yang terbuka apabila klarifikasi dan transparansi tidak diberikan secara memadai.
BACA JUGA: Tersangka Ditetapkan, Kasus Kematian Gita Fitri Memasuki Babak Baru
Mekanisme praperadilan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, memungkinkan pengujian sah atau tidaknya tindakan penyidikan dan prosedur hukum yang dilakukan.
“Ini bukan untuk mencari gaduh. Ini adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang,” tegas perwakilan tim hukum.
Perkembangan ini menandai bahwa kasus Gita Fitri Ramadhani telah melampaui ranah lokal.
Apa yang awalnya diduga sebagai kecelakaan akibat sengatan listrik di kebun kini menjelma menjadi perdebatan tentang integritas prosedur hukum.
Dari olah TKP, waktu pelaksanaan otopsi, hingga penanganan barang bukti, semuanya menjadi sorotan.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata untuk satu keluarga yang berduka.
BACA JUGA: Kuasa Hukum Bergerak, Misteri Kematian Gita Dipertanyakan
Lebih jauh, mereka memandang perkara ini sebagai ujian bagi prinsip dasar penegakan hukum: apakah setiap proses benar-benar dijalankan sesuai aturan, ataukah ada celah yang luput dari pengawasan.
“Keluarga berhak mendapatkan kejelasan. Publik berhak mendapatkan transparansi,” ujar kuasa hukum menutup pernyataannya.
Kini, publik menanti respons dari Komisi III DPR RI. Jika hearing nasional benar-benar digelar, maka kasus ini akan diuji di ruang yang lebih terbuka—di hadapan wakil rakyat dan sorotan publik.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya jawaban atas kematian seorang perempuan muda, tetapi juga kepercayaan terhadap proses hukum itu sendiri. (*/drl)
