Ringkasan Berita:
° Skandal suap Pokir DPRD OKU terus melebar.
° Setelah empat terdakwa disidang, KPK kini menahan empat tersangka baru dan memberi sinyal adanya aktor besar dari unsur eksekutif.
° Fakta persidangan mengarah pada kemungkinan munculnya jilid baru dalam kasus suap Rp3,7 miliar tersebut.
PALEMBANG, LINTANGPOS.com — Skandal korupsi suap pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tampaknya jauh dari kata selesai.
Meski empat terdakwa tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal kuat bahwa perkara ini masih panjang dan berpotensi membesar.
Perkembangan terbaru menunjukkan kasus yang menjerat Nopriansyah Cs justru makin melebar.
KPK resmi menahan empat tersangka baru: Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto, anggota DPRD Robbi Vertigo, serta dua pihak swasta, Anang Toha dan Mendra.
Berkas perkara mereka disebut hampir rampung dan segera dilimpahkan ke pengadilan.
Ketua tim Jaksa Penuntut Umum KPK, M. Takdir Suhan SH MH, seusai sidang pembelaan Nopriansyah Cs, menegaskan bahwa pengembangan perkara sangat terbuka.
BACA JUGA: Sidang Suap Pokir OKU Memanas, Jaksa KPK Sindir ‘Pemeran Utama’ yang Masih Misterius!
Menurutnya, tim sedang menyusun sekaligus mencocokkan potongan fakta dari berbagai kesaksian yang muncul dalam persidangan.
“Silakan kawan-kawan media mengawal sidang selanjutnya sambil mengulik siapa sebenarnya pihak eksekutif yang punya andil besar,” ujar Takdir, Selasa (25/11/2025).
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya aktor utama di balik skandal suap tersebut,
Takdir tidak menampik. Ia menyebut banyak unsur eksekutif yang dalam persidangan berulang kali disebut terlibat dalam aliran uang suap.
Takdir bahkan memberikan sinyal yang lebih tajam: kasus ini bisa berlanjut ke jilid berikutnya.
“Kemungkinan akan ada jilid selanjutnya. Apalagi muncul dua kubu besar: dari kubu Bupati terpilih dan kubu lawan, yang sama-sama disebut memiliki andil,” tegasnya.
Awal Mula Skandal Rp3,7 Miliar
Kasus korupsi ini bermula dari dugaan pemberian uang suap sebesar Rp3,7 miliar kepada sejumlah anggota DPRD OKU.
Uang tersebut diduga sebagai imbalan untuk melancarkan pengesahan Rancangan APBD 2025 yang sebelumnya deadlock akibat konflik internal dewan.
Dewan terbelah dalam dua blok besar:
- Kubu Bertaji (Bersama Teddy–Marjito)
- Kubu YPN YESS (Yudi Purna Nugraha–Yenny Elita)
Pertarungan politik kedua kubu membuat pembahasan anggaran tersendat dan membuka ruang terjadinya transaksi ilegal.
BACA JUGA: Dugaan Dana Pokir Dipakai untuk Umroh, Kejari Banyuasin Lakukan Penelusuran
Dalam prosesnya, anggota DPRD disebut mengusulkan paket proyek Pokir hingga Rp45 miliar.
Karena usulan itu tak bisa langsung masuk APBD, muncul kesepakatan tidak resmi antara legislatif dan eksekutif untuk menyalurkan proyek melalui mekanisme fee.
Skema inilah yang diduga menjadi pintu masuk praktik suap dan gratifikasi yang kini dibongkar oleh KPK.
Sebelumnya, dua pihak swasta, Sugeng dan M. Fauzi alias Pablo, telah divonis bersalah dalam perkara terpisah namun berkaitan erat dengan fee proyek Pokir.
Meski putusan keduanya inkrah, fakta persidangan Nopriansyah Cs justru menguatkan dugaan adanya figur-figur lain yang lebih dominan.
Dengan makin banyak nama terseret dan sinyal tegas dari JPU KPK, publik kini menunggu apakah kasus suap Pokir DPRD OKU ini benar-benar akan memasuki “jilid IV”—dan siapa yang pada akhirnya disebut sebagai aktor utama dalam pusaran korupsi yang mengguncang OKU tersebut. (*/red)
