Lurah Diduga Jarang Ngantor, Warga Keluhkan Pelayanan Tersendat

EMPAT LAWANG, LINTAGPOS.com – Suasana Kantor Kelurahan Kelumpang Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, tampak lengang di siang hari.

Tidak ada aktivitas pelayanan yang biasanya menjadi denyut nadi pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Bagi sebagian warga, kondisi ini bukan hal baru, melainkan rutinitas yang kian meresahkan.

Sorotan kini tertuju pada seorang oknum lurah setempat, yang diduga jarang berada di kantor.

Sejumlah warga mengaku kesulitan mengurus administrasi karena sang lurah kerap tidak ditemui saat jam kerja.

“Kalau mau ngurus surat atau keperluan lain, sering tidak bisa. Lurahnya tidak ada,” ungkap seorang warga setempat saat ditemui pada Kamis (16/4/2026).

BACA JUGA: Dugaan Pemotongan Gaji RT/RW, Lurah Jayaloka Diperiksa

Ia menambahkan, ketidakhadiran lurah bukan hanya sesekali, melainkan sudah berlangsung cukup lama.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lurah tersebut disebut-sebut hanya terlihat hadir di kantor pada hari Senin dan Selasa.

Namun kehadirannya pun dinilai tidak maksimal, karena sering datang menjelang siang hari, sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB.

Kondisi ini tentu berdampak langsung pada pelayanan publik.

Warga yang datang sejak pagi harus menunggu tanpa kepastian, bahkan tak jarang pulang dengan tangan kosong karena urusan tak terselesaikan.

“Kadang kami sudah datang pagi, tapi sampai siang tidak ada juga. Terpaksa pulang lagi,” kata warga lainnya dengan nada kecewa.

BACA JUGA: Daftar Nama Pejabat yang Dirotasi Walikota Prabumulih dari Lurah, Camat Hingga Kepala Dinas

Lebih jauh, warga menduga bahwa sang lurah lebih sering menghabiskan waktu di kebun milik pribadinya dibanding menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintahan.

Dugaan ini memperkuat kekecewaan masyarakat yang berharap adanya pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif pelayanan publik, keberadaan lurah menjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat kelurahan.

Ketidakhadiran secara konsisten bukan hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.