Ringkasan Berita:
° PDI Perjuangan menegaskan politik kerakyatan dengan mewajibkan kader turun langsung ke masyarakat.
° Bendahara DPD PDIP Sumsel, Made Indrawan, menyebut instruksi Megawati ini bersifat wajib dan pelanggar terancam sanksi tegas hingga pemecatan.
PALEMBANG, LINTANGPOS.com – PDI Perjuangan kembali menegaskan jati diri partai sebagai kekuatan politik yang berpijak pada rakyat.
Seluruh kader diminta turun langsung ke tengah masyarakat dan dilarang menjalankan politik dari balik meja kekuasaan.
Penegasan tersebut disampaikan Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan, Made Indrawan, ST, MH, saat ditemui di Kantor DPD PDIP Sumsel, Jalan Basuki Rahmat, Palembang.
Menurutnya, arahan itu merupakan instruksi tegas Ketua Umum PDIP, Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri.
Instruksi tersebut disampaikan Megawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang digelar di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Dalam forum tertinggi konsolidasi partai itu, Megawati menekankan bahwa kader PDIP harus menyatu dengan denyut kehidupan rakyat.
“Arahan Ketua Umum sangat jelas. Kader tidak boleh terjebak kenyamanan jabatan dan harus hadir di tengah masyarakat, merasakan langsung persoalan rakyat, serta berjuang bersama mereka dalam kondisi apa pun,” terang Made Indrawan.
Ia menegaskan, instruksi tersebut bersifat wajib bagi seluruh kader, baik yang berada dalam struktur partai maupun yang menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif.
Kepatuhan terhadap perintah partai menjadi tolok ukur kedisiplinan dan loyalitas kader.
PDIP, lanjut Made, tidak akan ragu memberikan sanksi tegas bagi kader yang mengabaikan instruksi organisasi.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga pemberhentian keanggotaan.
Seluruh elemen partai diminta menggerakkan mesin organisasi secara maksimal tanpa pengecualian.
BACA JUGA: Sah! Devi Suhartoni Nahkodai PDIP Sumsel 2025–2030, Ini Strategi Besar di Balik Rombakan Struktur
Selain konsolidasi internal, Made juga menegaskan sikap politik PDIP terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
PDIP secara konsisten menolak mekanisme tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi langsung dan semangat Reformasi.
“Kedaulatan rakyat tidak boleh dipersempit. Pemimpin daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui perwakilan,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi Sumatera Selatan yang memiliki sekitar 5,5 juta pemilih.
Jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, maka suara jutaan warga hanya akan diwakili oleh sekitar 75 anggota legislatif.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat Sumsel secara utuh.
BACA JUGA: Kursi Wakil Ketua DPRD Empat Lawang Jadi Rebutan Kader PDIP, Lobi ke Pusat Kian Panas
Di luar agenda politik, PDIP Sumsel juga menggelar berbagai kegiatan sosial dan lingkungan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Megawati Soekarnoputri.
Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak oleh 17 DPC kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Salah satu kegiatan sosial yang dilakukan adalah pembagian tumpeng kepada pengemudi ojek online dan masyarakat umum.
Setiap daerah membagikan sekitar 100 tumpeng, sehingga total mencapai kurang lebih 1.700 tumpeng di seluruh wilayah Sumsel.
Selain itu, PDIP Sumsel juga menggelar aksi pelestarian lingkungan berupa penanaman pohon, pelepasan ikan, dan pelepasan burung.
Di Kota Palembang saja, tercatat sekitar 1.000 pohon ditanam, sementara kegiatan serupa dilakukan di daerah lainnya.
“Ini adalah pesan Ketua Umum agar seluruh kader PDIP menjaga alam dan merawat bumi sebagai warisan bagi generasi mendatang,” pungkas Made Indrawan. (*/red)
