Ringkasan Berita:
° Pemprov Sumsel, Kejati Sumsel, dan Pemkab Empat Lawang meneken MoU strategis untuk memperkuat koordinasi hukum, pengamanan aset, serta pendampingan tata kelola daerah.
° Bupati Joncik menyebut sinergi ini penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan integritas pelayanan publik.
PALEMBANG, LINTANGPOS.com — Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Sumatera Selatan kembali ditegaskan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumsel, Kejaksaan Tinggi Sumsel, dan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad turut hadir dan menandatangani kesepakatan yang digelar di Griya Agung, Jumat (5/12/2025).
Kerja sama lintas lembaga ini bertujuan memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
MoU tersebut mencakup pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, dukungan penanganan permasalahan hukum, pengamanan aset daerah, hingga percepatan realisasi program prioritas pemerintah.
Bupati Joncik menyambut positif langkah ini dan menilai sinergi dengan kejaksaan merupakan kebutuhan penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan terstruktur.
“Dengan adanya kerja sama ini jadi pendampingan hukum yang tepat, program pembangunan bisa berjalan lebih cepat, lebih aman, dan tentunya sesuai aturan. Kami berkomitmen menjaga integritas demi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.
BACA JUGA: Perum BULOG dan Pemkab Muara Enim Tandatangani MoU Pembangunan Infrastruktur Pascapanen
Ia berharap hubungan kelembagaan antara pemda dan kejaksaan semakin kuat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan berintegritas.
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, para bupati dan wali kota se-Sumsel, serta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri.
Tindak Lanjut: Pidana Kerja Sosial Mulai Diterapkan
Dalam kesempatan berbeda, Kejati Sumsel juga menjelaskan bahwa pelaku pidana tertentu di wilayah Sumsel bakal dikenakan sanksi pidana sosial.
Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana menyebut sanksi kerja sosial dapat berupa keterlibatan langsung dalam kegiatan untuk kepentingan umum di fasilitas publik, bekerja sama dengan pemerintah daerah.
BACA JUGA: Youssoufa Moukoko Bongkar Alasan Tinggalkan Dortmund: Saya Dulu Terlalu Menyalahkan Orang Lain!
“Kerja sosial dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Tempat-tempatnya kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ketut menambahkan, melalui kerja sama ini pelaku tindak pidana juga dapat diberi keterampilan tambahan melalui BLK atau lembaga lain agar memiliki kemampuan baru setelah menjalani hukuman.
Namun ia menegaskan, pidana kerja sosial tidak berlaku untuk semua pelanggaran.
Pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan dan terorisme dikecualikan, sedangkan kasus narkoba masih memungkinkan mendapatkan rehabilitasi.
“Sanksi kerja sosial ini untuk pelanggar hukum yang sifatnya sedang dan ringan,” tegasnya.
Dengan rangkaian kebijakan dan sinergi lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap kualitas tata kelola, pelayanan publik, dan efektivitas pembangunan daerah dapat semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan. (*/red)
