Program pemerataan guru 2026 siap memperbaiki distribusi tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil, demi pemerataan mutu pendidikan nasional. (*/Ils)
° Pemerintah memulai program pemerataan guru pada 2026 dengan penempatan ASN, redistribusi tenaga pendidik, dan insentif tugas khusus.
° Kebijakan ini ditujukan untuk menutup ketimpangan kualitas pendidikan akibat kekurangan guru di daerah terpencil.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Di banyak kota besar, ruang guru terasa sesak: tenaga pendidik melimpah, beberapa sekolah bahkan kelebihan staf.
Namun di sisi lain, ratusan kilometer dari pusat perkotaan, ada sekolah-sekolah yang berjalan tertatih karena kekurangan guru.
Kelas rangkap, beban mengajar berlipat ganda, hingga mata pelajaran tertentu terpaksa ditiadakan.
Ketimpangan ini sudah berlangsung bertahun-tahun—dan kini pemerintah bertekad untuk mengakhirinya.
Mulai 2026, kebijakan baru disiapkan untuk memperbaiki pemerataan guru secara nasional.
Langkah ini menargetkan daerah-daerah terpencil yang selama ini menghadapi kekosongan tenaga pendidik, baik di mata pelajaran umum maupun kejuruan.
BACA JUGA: BSU Rp270 Miliar Siap Cair! Kabar Gembira untuk Guru Non-ASN dan Non-Sertifikasi
Pemerintah menilai kondisi ini menjadi salah satu akar ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah.
“Setiap anak Indonesia harus mendapat hak yang sama untuk belajar dari guru yang kompeten, tanpa memandang lokasi geografis,” menjadi pesan utama yang ingin ditegaskan melalui program ini.
Program pemerataan guru 2026 digerakkan melalui tiga skema utama:
Ketiga langkah ini dirancang agar distribusi guru tidak lagi berat sebelah, dan setiap sekolah dapat menjalankan kurikulum secara optimal.
BACA JUGA: Kemensos Kejutkan Guru PAUD, BSU Rp 600 Ribu Resmi Meluncur, Begini Cara Mendapatkannya!
Pemerataan tenaga pendidik bukan sekadar mengisi kekosongan kelas.
Page: 1 2
Polres Empat Lawang mengungkap kasus curas di Tanjung Beringin. Tiga anak berusia 16 tahun diamankan…
Pemkab dan DPRD Empat Lawang menyepakati Perubahan APBD 2026 dengan pendapatan Rp1,137 triliun dan belanja…
Banggar DPRD Empat Lawang memangkas belanja Rp67,29 miliar dalam APBD Perubahan 2026 setelah proyeksi dana…
Rapat Paripurna DPRD Empat Lawang diskor karena dokumen laporan Banggar dan Pansus belum rampung. Sidang…
Polres Empat Lawang mengungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian di Desa Canggu. Terduga pelaku JS…
Polres Empat Lawang memperkuat pencegahan Karhutla melalui Makmano Karhutla dengan menyambangi warga dan mengedukasi larangan…