Ringkasan Berita:
° Pemerintah mengubah skema pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari triwulan menjadi bulanan mulai 2026.
° Kebijakan ini memberi kepastian penghasilan bagi guru ASN dan non-ASN.
° Implementasi dilakukan bertahap April–Juni sebelum berlaku nasional Juli 2026.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Pemerintah Indonesia kembali membuat gebrakan penting bagi dunia pendidikan.
Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah resmi mengumumkan perubahan besar dalam mekanisme pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang akan mulai berlangsung pada tahun 2026.
Kebijakan ini langsung mencuri perhatian, karena menyentuh salah satu isu paling krusial bagi pendidik: kepastian penghasilan.
Selama bertahun-tahun, pencairan TPG dilakukan secara triwulanan.
Meski berjalan, sistem itu bukan tanpa masalah.
Banyak guru mengeluhkan ketidakpastian jadwal pencairan, yang kerap membuat mereka kesulitan dalam menyusun perencanaan keuangan.
BACA JUGA: Akhirnya Cair! TPG Triwulan 4 Mulai Mengalir ke Puluhan Daerah: Siapa Paling Cepat Terima?
Bagi guru yang sebagian besar pendapatannya bergantung pada tunjangan ini, keterlambatan sering kali memicu stres dan ketidakstabilan finansial.
Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan melakukan perubahan mendasar.
Mulai Januari 2026, TPG akan dicairkan secara rutin setiap bulan.
Kebijakan ini lahir dari evaluasi panjang dan masukan dari berbagai kalangan pendidikan mengenai pentingnya pendapatan yang lebih teratur dan dapat diprediksi.
Pencairan bulanan ini akan dinikmati oleh seluruh guru bersertifikat pendidik, baik ASN maupun non-ASN seperti PPPK dan honorer. Kepala sekolah dan guru madrasah juga termasuk dalam penerima manfaat.
Dengan skema baru ini, guru diharapkan lebih mudah mengatur kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus menunggu pencairan per tiga bulan.
BACA JUGA: Tunjangan Guru 100% Belum Cair? Ini Fakta di Balik Lambatnya Tambahan TPG 2025!
Proses implementasi dilakukan secara bertahap. Mulai April hingga Juni 2026, pemerintah akan menjalankan pilot project di sejumlah daerah terpilih.
Daerah-daerah ini akan mendapat pendampingan intensif serta koordinasi langsung dengan bank-bank penyalur seperti BNI, BRI, BTN, dan Mandiri untuk memastikan mekanisme berjalan mulus.
Jika tahap uji coba ini berjalan sesuai harapan, penerapan skala nasional akan dimulai pada Juli 2026.
Selain memberi kepastian penghasilan, kebijakan baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan guru.
Dengan aliran pendapatan yang lebih stabil, guru dapat merencanakan keuangan secara lebih matang, mengurangi beban mental, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pengajaran di kelas.
Bagi banyak guru, kebijakan ini bukan hanya perubahan teknis, tetapi wujud perhatian pemerintah terhadap peran penting mereka dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.
Dan bagi dunia pendidikan, 2026 tampaknya akan menjadi tahun yang patut ditunggu. (*/red)
