Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Coaching Clinic Penyusunan Kebutuhan Pengantar Kerja untuk memperkuat tata kelola ASN yang profesional dan berbasis kebutuhan organisasi, Kamis (9/10/2025). Foto: Istimewa
Palembang, LintangPos.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terus memperkuat tata kelola kepegawaian yang profesional dan berbasis kebutuhan organisasi.
Salah satu langkah nyatanya adalah melalui kegiatan Coaching Clinic Penyusunan Kebutuhan Pengantar Kerja yang digelar di lingkungan Pemprov Sumsel, Kamis (9/10/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumsel, Dr. H. Edward Chandra, SH, MH, menegaskan bahwa penyusunan kebutuhan pengantar kerja merupakan instrumen penting dalam sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Melalui perencanaan yang matang, pemerintah daerah dapat menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan instansi.
“Langkah ini tidak hanya mendukung efektivitas birokrasi, tetapi juga menjadi dasar untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Edward di hadapan para peserta.
Menurutnya, kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya Pemprov Sumsel untuk memperkuat sistem kepegawaian yang lebih profesional dan adaptif terhadap tantangan birokrasi modern.
BACA JUGA: Kopi Lahat Siap Mendunia! Petani dan Pemerintah Bersatu Angkat Cita Rasa Bukit Serelo
Ia menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam menyusun kebutuhan pengantar kerja secara akurat dan terukur.
“Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat lebih memahami proses perencanaan kebutuhan pegawai dan bagaimana hasilnya dapat digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah,” tambahnya.
Edward juga menilai kemampuan analisis dan perencanaan sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam menjawab tuntutan birokrasi modern yang semakin dinamis.
Kegiatan coaching clinic ini tidak hanya berisi pemaparan materi, tetapi juga sesi diskusi interaktif dan simulasi penyusunan kebutuhan pengantar kerja.
Narasumber berasal dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memberikan bimbingan langsung kepada peserta.
Melalui sesi tersebut, para peserta mendapat kesempatan untuk berdialog dan mengonsultasikan berbagai kendala yang dihadapi di instansi masing-masing.
BACA JUGA: Ribuan Desa Siap Gelar Musdesus, Pemerintah Matangkan Skema Koperasi Merah Putih
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemprov Sumsel berharap mampu menghasilkan rencana kebutuhan pegawai yang lebih presisi, transparan, dan berbasis pada analisis jabatan serta beban kerja.
Page: 1 2
Pemkab dan DPRD Empat Lawang menyepakati Perubahan APBD 2026 dengan pendapatan Rp1,137 triliun dan belanja…
Banggar DPRD Empat Lawang memangkas belanja Rp67,29 miliar dalam APBD Perubahan 2026 setelah proyeksi dana…
Rapat Paripurna DPRD Empat Lawang diskor karena dokumen laporan Banggar dan Pansus belum rampung. Sidang…
Polres Empat Lawang mengungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian di Desa Canggu. Terduga pelaku JS…
Polres Empat Lawang memperkuat pencegahan Karhutla melalui Makmano Karhutla dengan menyambangi warga dan mengedukasi larangan…
Polsek Talang Padang mendorong warga Desa Canggu memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan produktif untuk memperkuat…