Dalam RAPBN 2026, Sumsel hanya mendapat Dana Transfer Umum (DTU) Rp16,65 triliun, atau tepatnya Rp16.654.883.658.000.
Jumlah itu di luar alokasi DAK fisik dan non-fisik serta insentif fiskal.
Sebagai perbandingan, tahun 2025, Sumsel menerima total TKD Rp33,6 triliun.
BACA JUGA: Gaji ASN Naik? Ini Kata Menkeu Purbaya
Bahkan jika DAK dan insentif fiskal dikeluarkan, DTU tahun 2025 masih lebih besar daripada proyeksi tahun depan. Pada 2025, DBH Sumsel mencapai Rp11,12 triliun dan DAU sekitar Rp14 triliun, sehingga totalnya sudah mendekati Rp25 triliun.
Artinya, ada penurunan signifikan hampir separuh dari yang sebelumnya diterima.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan Sumsel dalam menjaga stabilitas fiskal dan menjalankan berbagai program pembangunan.
Rincian DTU Sumsel 2026
Adapun distribusi DTU Rp16,65 triliun tersebut dibagi ke Pemerintah Provinsi dan 17 kabupaten/kota di Sumsel:
- Pemprov Sumsel: Rp2,152 triliun
- Lahat: Rp1,280 triliun
- Muba: Rp1,262 triliun
- Musi Rawas: Rp844 miliar
- Muara Enim: Rp1,147 triliun
- Ogan Komering Ilir (OKI): Rp1,130 triliun
- OKU: Rp787 miliar
- Palembang: Rp1,416 triliun
- Prabumulih: Rp547 miliar
- Pagaralam: Rp440 miliar
- Lubuk Linggau: Rp440 miliar
- Banyuasin: Rp1,241 triliun
- Ogan Ilir: Rp610 miliar
- OKU Timur: Rp999 miliar
- OKU Selatan: Rp712 miliar
- Empat Lawang: Rp562 miliar
- PALI: Rp624 miliar
- Muratara: Rp453 miliar
BACA JUGA: Mantan Kades di Muratara Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp744 Juta
Secara keseluruhan, Sumsel memperoleh DBH Rp3,654 triliun dan DAU Rp13 triliun.
Kritik dari Daerah
Penurunan alokasi ini memunculkan keresahan di kalangan pemerintah daerah.
