Jakarta, LintangPos.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026 sebesar Rp650 triliun, atau turun 24,8 persen dari APBN 2025 yang mencapai Rp919 triliun.
Penurunan tajam ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah yang khawatir akan kemampuan fiskal mereka dalam membiayai program pembangunan hingga pembayaran gaji pegawai.
Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dan digantikan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah melakukan revisi.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, diputuskan adanya penambahan Rp43 triliun, sehingga total TKD untuk tahun depan naik menjadi Rp693 triliun.
Meski begitu, jumlah tersebut tetap jauh lebih kecil dibandingkan alokasi tahun ini.
“Dalam rapat Banggar DPR, disepakati usulan kenaikan anggaran TKD 2026 sebesar Rp43 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp693 triliun,” jelas Menkeu Purbaya.
BACA JUGA: Mendagri Tito Ungkap Biang Kerok Kebocoran Anggaran Daerah
Menurutnya, penambahan ini bertujuan meredam keresahan di daerah dan memastikan pembangunan ekonomi tetap berjalan.
Namun, banyak kepala daerah menilai bahwa “tambahan” tersebut tetap tidak sebanding dengan penurunan besar yang telah terjadi.
Komposisi TKD 2026
Berdasarkan dokumen RAPBN, komposisi TKD 2026 terdiri dari:
- Dana Bagi Hasil (DBH): Rp45,1 triliun
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp373,8 triliun
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp155,1 triliun
- Dana Otonomi Khusus: Rp13,1 triliun
- Dana Afirmasi Istimewa (Dais) DIY: Rp500 miliar
- Dana Desa (DD): Rp60,6 triliun
- Insentif Fiskal: Rp1,8 triliun
Komposisi ini mencerminkan adanya pergeseran prioritas.
BACA JUGA: Bupati Joncik Perjuangkan Dana Transfer Daerah, Lindungi Nasib PPPK
Pemerintah pusat lebih banyak mengarahkan belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L), dengan alasan mendukung program strategis nasional yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, hingga program koperasi desa.
Sumsel Kehilangan Setengah Alokasi
Salah satu daerah yang paling terdampak adalah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
