Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 dari Rp919 triliun menjadi Rp693 triliun memicu keresahan. Sumatera Selatan hanya kebagian Rp16,65 triliun, separuh dari tahun ini. (*/Ilustrasi/LintangPos.com)
Jakarta, LintangPos.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026 sebesar Rp650 triliun, atau turun 24,8 persen dari APBN 2025 yang mencapai Rp919 triliun.
Penurunan tajam ini sontak menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah yang khawatir akan kemampuan fiskal mereka dalam membiayai program pembangunan hingga pembayaran gaji pegawai.
Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dan digantikan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah melakukan revisi.
Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, diputuskan adanya penambahan Rp43 triliun, sehingga total TKD untuk tahun depan naik menjadi Rp693 triliun.
Meski begitu, jumlah tersebut tetap jauh lebih kecil dibandingkan alokasi tahun ini.
“Dalam rapat Banggar DPR, disepakati usulan kenaikan anggaran TKD 2026 sebesar Rp43 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp693 triliun,” jelas Menkeu Purbaya.
BACA JUGA: Mendagri Tito Ungkap Biang Kerok Kebocoran Anggaran Daerah
Menurutnya, penambahan ini bertujuan meredam keresahan di daerah dan memastikan pembangunan ekonomi tetap berjalan.
Namun, banyak kepala daerah menilai bahwa “tambahan” tersebut tetap tidak sebanding dengan penurunan besar yang telah terjadi.
Berdasarkan dokumen RAPBN, komposisi TKD 2026 terdiri dari:
Komposisi ini mencerminkan adanya pergeseran prioritas.
BACA JUGA: Bupati Joncik Perjuangkan Dana Transfer Daerah, Lindungi Nasib PPPK
Pemerintah pusat lebih banyak mengarahkan belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L), dengan alasan mendukung program strategis nasional yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, hingga program koperasi desa.
Salah satu daerah yang paling terdampak adalah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Penyelesaian dokumen tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat…
Bupati Empat Lawang mengingatkan warga menghentikan pembakaran lahan dan mendorong pembukaan lahan tanpa bakar untuk…
Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad menghadiri sosialisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)…
Dinas Pertanian Empat Lawang akan meninjau sawah terdampak kekeringan dan membuka peluang usulan bantuan bibit…
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Empat Lawang, Suparno, mengungkapkan sekolah yang kini menampung 270 siswa…
Bupati Empat Lawang Dr. H. Joncik Muhammad berharap Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Empat Lawang menjadi…