Salah satunya Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp462 miliar dan mengalihkan dana tersebut untuk membangun sistem irigasi seluas 8.000 hektare.
“Lahat mampu menyederhanakan birokrasi dan mengarahkan anggaran ke sektor produktif yang langsung membantu rakyat,” kata Tito.
Dalam Rancangan APBN 2026, alokasi TKD sempat turun tajam menjadi Rp650 triliun atau 29 persen lebih rendah dibandingkan 2025 yang mencapai Rp919 triliun.
BACA JUGA: PWI Pusat Prihatin: Pencabutan Kartu Liputan Istana Dinilai Ancam Kemerdekaan Pers
Namun, di bawah kepemimpinan Purbaya, jumlah itu dinaikkan sedikit menjadi Rp693 triliun—naik Rp43 triliun dari rencana semula.
Dengan kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, pemerintah pusat dan daerah kini dihadapkan pada pekerjaan rumah besar: menata kembali tata kelola keuangan agar lebih efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (*/red)
