KEPAHIANG, LINTANGPOS.com – Langkah tegas diambil oleh kuasa hukum keluarga almarhumah Gita Fitri Ramadhani usai menggelar rapat internal bersama tim hukum.
Mereka secara resmi menyatakan penolakan terhadap hasil rekonstruksi yang telah dilakukan sebelumnya, dengan alasan masih banyaknya kejanggalan yang dinilai belum terjawab.
Keputusan tersebut bukan tanpa dasar. Dalam keterangannya kepada media, kuasa hukum keluarga, Rustam Efendi, S.H., MBA, menegaskan bahwa hasil rekonstruksi yang dilakukan belum mampu menggambarkan secara utuh kronologi peristiwa yang menyebabkan kematian korban.
“Setelah rapat dengan tim hukum, kami memutuskan menolak hasil rekonstruksi kemarin. Besok kami akan menyampaikan surat resmi secara tertulis,” ujar Rustam dengan nada tegas.
Penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pihak keluarga korban belum puas dengan proses hukum yang berjalan.
Mereka menilai ada sejumlah aspek penting yang justru belum terungkap dalam rekonstruksi tersebut.
BACA JUGA: Rekonstruksi Gita Fitri Ungkap Fakta atau Kunci Kebenaran?
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah belum dibukanya seluruh alat bukti secara transparan.
Dalam pandangan tim kuasa hukum, alat bukti memiliki peran vital dalam mengungkap fakta sebenarnya.
Rustam menyebutkan bahwa sejumlah barang yang diduga berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut, seperti botol infus, parang, dan benda lainnya, belum ditampilkan secara jelas dalam proses rekonstruksi.
“Kami meminta seluruh alat bukti ditampilkan secara terang. Ini penting untuk menguji kebenaran secara utuh, bukan sepotong-sepotong,” katanya.
Desakan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa tanpa keterbukaan alat bukti, rekonstruksi hanya menjadi formalitas tanpa substansi yang kuat.
Padahal, dalam kasus yang menyangkut nyawa seseorang, setiap detail memiliki arti penting.
BACA JUGA: Diseret Opini Korupsi, Kuasa Hukum Tantang Buka Fakta Hukum
Selain alat bukti, hal lain yang menjadi sorotan adalah belum diumumkannya hasil autopsi hingga saat ini.
Kondisi ini dinilai janggal, mengingat rekonstruksi sudah lebih dulu dilakukan.
Bagi tim kuasa hukum, autopsi merupakan dasar ilmiah yang seharusnya menjadi acuan utama dalam menyusun rekonstruksi kejadian.
Tanpa hasil tersebut, proses rekonstruksi dianggap kehilangan pijakan yang kuat.
“Kami mendesak agar hasil autopsi segera diumumkan. Sampai hari ini belum disampaikan, tetapi rekonstruksi sudah dilakukan. Ini tidak boleh terjadi,” tegas Rustam.
Ketiadaan hasil autopsi yang terbuka ke publik menimbulkan tanda tanya besar.
BACA JUGA: LPG 3 Kg Langka, Bupati Muratara Bongkar Fakta Penyebabnya
Apakah ada hal yang belum siap diungkap, ataukah proses berjalan tidak sesuai prosedur ideal?
Lebih jauh, tim kuasa hukum menilai bahwa pelaksanaan rekonstruksi tanpa dukungan hasil autopsi berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak utuh, bahkan bisa menyesatkan.
Menurut Rustam, proses hukum seharusnya berjalan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan fakta ilmiah, baru kemudian direkonstruksi menjadi gambaran peristiwa yang utuh.
“Tidak boleh rekonstruksi dilakukan sementara dasar ilmiah belum dibuka. Proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta yang utuh,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pihak keluarga tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga proses yang benar secara hukum dan ilmiah.
Di tengah berbagai polemik yang muncul, tim kuasa hukum memastikan bahwa mereka tidak akan tinggal diam.
BACA JUGA: Viral Video Asusila Oknum PNS Nakes Gegerkan Seluma, Begini Faktanya!
Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga seluruh fakta terungkap secara jelas.
Bagi keluarga korban, keadilan bukan sekadar hasil akhir, tetapi juga proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami akan kawal sampai tuntas. Tidak boleh ada yang ditutup, tidak boleh ada yang diabaikan. Kebenaran harus dibuka secara utuh,” pungkas Rustam. (*/red)
