Temuan tersebut, menurut Sunarsan, bersesuaian dengan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, yakni YD, RD, SR, dan LY yang merupakan komisioner KPUD Kaur.
Tak hanya itu, keterangan saksi ahli, serta pengakuan dari FM selaku bendahara dan AK sebagai pembuat BKU juga disebut memperkuat dugaan adanya penyimpangan anggaran yang dilakukan secara bersama-sama.
Fakta-fakta ini bahkan sempat mendapat perhatian khusus dari majelis hakim.
Dalam persidangan, majelis hakim secara langsung memerintahkan JPU untuk menindaklanjuti dan mengembangkan perkara terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi PLTA Musi, Dua Proyek Rugikan Negara
Perintah tersebut, kata Sunarsan, telah disanggupi oleh JPU di hadapan persidangan.
Namun, hingga laporan jilid II ini disampaikan, belum terlihat adanya langkah konkret dari Kejari Kaur untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan lanjutan terhadap MR, FM, maupun AK.
Dalam laporannya, Sunarsan merinci dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.
MR diduga memperkaya diri sendiri dengan nilai kerugian negara mencapai Rp431 juta lebih.
Sementara itu, FM dan AK masing-masing diduga menyalahgunakan Dana Hibah Pilkada Kaur 2020 dengan nilai fantastis, yakni sekitar Rp2,02 miliar dan Rp1,06 miliar lebih.
Sunarsan menegaskan, laporannya ini bukan semata-mata untuk membuka luka lama, melainkan demi menegakkan prinsip equality before the law.
BACA JUGA: Akhir Panjang Skandal Korupsi Setwan DPRD Kepahiang
Ia berharap hukum ditegakkan secara adil, tanpa tebang pilih, dan setiap orang yang terlibat memperoleh perlakuan serta perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media belum melakukan konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Kaur terkait laporan dan pengaduan tersebut.
Namun, laporan jilid II ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap penanganan kasus Dana Hibah Pilkada Kaur 2020 yang dinilai belum sepenuhnya tuntas. (*/red)
