Ringkasan Isi Berita:
° Proyek Tol Simpang Indralaya–Muara Enim resmi menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
° Pemerintah Kabupaten Muara Enim kini fokus pada dua aspek krusial: penentuan tiga titik exit tol—Simpang Kepur, Belimbing, dan Lembak—serta percepatan pembebasan lahan.
° Kedua hal ini dianggap kunci agar proyek sepanjang 65 kilometer tersebut dapat segera terhubung dengan jaringan Tol Trans Sumatera dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Jakarta, LintangPos.com – Proyek Jalan Tol Simpang Indralaya–Muara Enim kini memasuki babak krusial setelah resmi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tahapan penting yang sedang dijalankan mencakup penentuan tiga titik exit tol serta percepatan pembebasan lahan sebagai langkah awal sebelum pembangunan fisik dimulai.
Menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Suhermansyah, melalui Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Arie Jonathan, ST., MT., pihaknya telah mengusulkan tiga titik pintu keluar (exit tol) yang dianggap paling strategis untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.
“Tiga titik tersebut yaitu Simpang Kepur, Belimbing, dan Lembak,” ujar Arie.
- Simpang Kepur akan menjadi akses langsung menuju kawasan industri dan pemukiman.
- Belimbing berfungsi sebagai jalur alternatif menuju pusat ekonomi lokal.
- Lembak menghubungkan area pertanian dengan kawasan logistik dan distribusi.
Arie menegaskan bahwa penentuan lokasi-lokasi ini tidak semata bersifat teknis, melainkan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, kepadatan penduduk, serta konektivitas dengan jalan arteri yang sudah ada.
BACA JUGA: Jalan Penghubung Dua Desa di Empat Lawang Terancam Putus Diterjang Abrasi Sungai Musi
“Exit tol ini akan menjadi titik-titik pertumbuhan baru bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.
Pembebasan Lahan Jadi Tantangan Utama
Meski proyek ini sudah mendapat status PSN, pembebasan lahan masih menjadi tantangan terbesar.
Proses verifikasi dan pemberian ganti rugi kepada warga belum seluruhnya rampung, sehingga berdampak pada jadwal pembangunan.
“Keterlambatan pembebasan lahan bisa menghambat seluruh proyek. Jika tidak diselesaikan segera, harga tanah akan terus naik dan menekan biaya pembangunan,” ujar Arie.
Pihak PUPR Muara Enim mendesak agar tahapan verifikasi dan pembayaran ganti rugi segera dijalankan, terutama di area yang akan menjadi titik exit tol.
BACA JUGA: Tiga Pengedar Sabu Jaringan Palembang–Musi Rawas Diringkus di Jalan Lintas Sekayu
“Begitu lahan siap, dana pembangunan bisa langsung diserap tanpa menunggu lama,” ujarnya.
Bagian dari Jaringan Tol Trans Sumatera
Tol Simpang Indralaya–Muara Enim sepanjang 65 kilometer ini merupakan bagian penting dari jaringan Tol Trans Sumatera, yang dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero).
Proyek tersebut secara resmi tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 24 September 2025.
Selain itu, tiga ruas tol lain di Sumatera Selatan juga masuk daftar PSN, yakni:
- Tol Lubuk Linggau–Curup–Bengkulu,
- Tol Kayuagung–Palembang–Betung, dan
- Tol Betung–Tempino–Jambi.
Sementara itu, pembangunan ruas lanjutan Prabumulih–Muara Enim sepanjang 54 kilometer direncanakan mulai 2026, setelah proses kajian kelayakan dan kerja sama badan usaha selesai dilakukan.
Dampak Ekonomi dan Mobilitas
Masuknya Tol Simpang Indralaya–Muara Enim ke daftar PSN diharapkan mempercepat penyelesaian masalah lahan dan pendanaan.
Bila terealisasi, jalur ini akan membuka akses transportasi yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat serta pelaku usaha di Sumatera Selatan.
“Tol ini bukan sekadar penghubung wilayah, tapi juga pendorong ekonomi baru di sekitar titik exit tol,” pungkas Arie Jonathan.
Proyek ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan kawasan industri dan pertanian, sekaligus memperkuat konektivitas antara daerah-daerah strategis di Sumatera Selatan dengan koridor ekonomi utama Trans Sumatera. (*/red)
