Tiga Pejabat KPU Jadi Tersangka Korupsi Dana Pilkada Rp11,8 Miliar — Kasus Siap Disidang di Tipikor!

Ringkasan Berita:

° Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di KPU Prabumulih resmi naik ke tahap penuntutan.

° Tiga pejabat KPU ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp11,875 miliar.

° Berkas lengkap segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palembang untuk disidangkan.

---

Prabumulih, LintangPos.com — Babak baru penegakan hukum di Kota Prabumulih kembali mencuat.

Kasus dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat kini resmi memasuki tahap penuntutan.

Pada Kamis (6/11/2205) sore, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menyerahkan berkas perkara dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pelimpahan ini menandakan bahwa proses penyidikan telah rampung setelah dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Prabumulih, Safei, MH, membenarkan hal tersebut.

“Proses penyidikan telah dinyatakan lengkap. Kami resmi menyerahkan berkas dan barang bukti kepada JPU,” ujarnya.

BACA JUGA: Kejari Prabumulih Geledah Kantor KPU, Data Komputer Ditemukan Terhapus

Tiga Tersangka Resmi Ditetapkan

Dalam kasus ini, Kejari Prabumulih menetapkan tiga tersangka, yakni Marta Dinata (MD) selaku Ketua KPU Kota Prabumulih, Yasrin Arifin (YA) selaku Sekretaris KPU, dan Syahrul (SA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ketiganya diduga kuat menyalahgunakan dana hibah yang bersumber dari Pemerintah Kota Prabumulih, yang seharusnya digunakan untuk keperluan operasional dan logistik Pilkada Serentak 2024.

“Ketiganya disangka melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian negara,” jelas Safei.

Para tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukuman maksimal yang mengintai mereka adalah penjara hingga 20 tahun dan denda Rp1 miliar.

BACA JUGA: Kejari Prabumulih Segel 12 Ruangan KPU, Bongkar Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp6 Miliar

Kerugian Negara Naik Drastis

Audit terbaru dari auditor independen mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara melonjak tajam dari Rp6,1 miliar menjadi Rp11,875 miliar.