Categories: Ekonomi Pemerintahan Sumsel

TKD Dipangkas 39 Persen, Herman Deru: Pembangunan Tak Boleh Berhenti!

Palembang, LintangPos.com – Pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat sejumlah daerah di Sumatera Selatan harus memutar otak.

Penurunan aliran dana ini mencapai rata-rata 39 persen, memaksa pemerintah daerah menyesuaikan perencanaan anggaran yang sudah disusun sejak awal tahun.

Namun, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru SH MM menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan.

“Pembangunan tidak boleh berhenti. Kita harus mencari sumber-sumber pendapatan yang bisa kita optimalkan,” tegas Deru saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Joglo Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama agar roda pembangunan tetap berputar meski dana pusat berkurang.

Pajak Kendaraan Jadi Fokus Utama

BACA JUGA: Penurunan TKD Picu Keresahan Daerah, Sumsel Hanya Dapat Rp16,65 Triliun, Berikut Rinciannya!

Deru menyebutkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih memiliki potensi besar yang belum tergarap maksimal.

Dari lebih dari 4 juta kendaraan terdaftar di Sumsel, hanya sekitar 1 juta yang rutin membayar pajak setiap tahun.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Mengapa wajib pajak tidak membayar? Ini soal sense of belonging. Jalan yang mereka lalui, jembatan yang mereka lewati, dibangun dari uang pajak,” ujarnya.

Selain PKB, pajak lain seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan juga akan dioptimalkan.

Pemprov Sumsel berkomitmen membuka akses data agar daerah dapat menekan kebocoran penerimaan.

“Kita punya sistem pengawasan seperti BPKP, BPK, dan APIB. Jadi kebocoran bisa dideteksi sejak dini,” tambahnya.

BACA JUGA: ADD di Kabupaten Lahat Berkurang hingga Rp100 Juta, Desa Kaget Hadapi Penyesuaian APBDes 2025

BUMD Harus Produktif

Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru meminta agar BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) tidak hanya menjadi beban, tetapi juga sumber pemasukan baru bagi daerah.

Page: 1 2 3

Redaksi

Share
Tags: BUMD Sumsel DPRD Sumsel Herman Deru Merdeka Pajak pajak kendaraan bermotor Pendapatan Asli Daerah pengurangan transfer keuangan daerah Sumsel potensi pajak kendaraan di Sumatera Selatan program Merdeka Pajak 2025 strategi peningkatan PAD di Sumsel TKD Sumsel transfer keuangan daerah

Recent Posts

  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Timsus Polres Empat Lawang Gagalkan Dugaan Begal di Muara Pinang

Timsus Polres Empat Lawang menggagalkan dugaan penghadangan mobil pembawa pepaya di jalur Pendopo–Pagaralam, Muara Pinang.

21 menit ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

40 Paket Sabu Diamankan, Dua Terduga Pengedar Ditangkap

Satresnarkoba Polres Empat Lawang mengamankan dua terduga pelaku dan 40 klip sabu seberat bruto 6,85…

13 jam ago
  • Berita
  • Nasional
  • Sumsel

Joncik Hadiri Puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta

Ketua DPW PAN Sumsel Joncik Muhammad menghadiri puncak HUT ke-28 PAN di JICC Jakarta bersama…

13 jam ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Sumsel

Aksi Ugal-Ugalan Pelajar Resahkan Warga Tebing Tinggi

Aksi sejumlah pelajar mengendarai motor secara ugal-ugalan hingga dugaan balap liar meresahkan warga Tebing Tinggi,…

23 jam ago
  • Artikel
  • Nasional

Kenapa Orang Batak Tak Boleh Nikah Semarga? Ini Penjelasannya

Martha Boru Napitupulu menjelaskan alasan pernikahan semarga menjadi pantangan dalam adat Batak.

1 hari ago
  • Bantuan Sosial
  • Berita
  • Palembang
  • Sumsel

4,3 Juta KPM Baru Masuk Bansos, Sumsel Percepat Digitalisasi

Pemprov Sumsel mempercepat digitalisasi bansos setelah 4,3 juta KPM baru masuk penerima berdasarkan pemutakhiran data…

1 hari ago