Palembang, LintangPos.com – Suasana Minggu (21/09) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Selatan terasa berbeda.
Kursi rapat yang biasanya dipenuhi agenda teknis anggaran, kali ini menjadi ruang diskusi penting untuk membicarakan masa depan ideologi bangsa.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) hadir dalam kegiatan Uji Publik Naskah Akademik dan Ranperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Forum ini menjadi langkah konkret menyelaraskan gagasan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat dalam memperkuat karakter kebangsaan di Bumi Sriwijaya.
Pentingnya Ranperda Sebagai Pedoman
Kegiatan dibuka resmi oleh Ketua Bapemperda DPRD Sumsel, Hendra Gunawan, yang menegaskan bahwa Ranperda ini akan menjadi pedoman penting bagi pemerintah provinsi.
BACA JUGA: Polres Empat Lawang Gelar Apel Malam dan Razia Tertib Lalu Lintas
“Ranperda ini bukan sekadar regulasi, melainkan pegangan moral sekaligus instrumen hukum untuk memastikan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat berjalan konsisten di Sumatera Selatan,” ujar Hendra.
Kanwil Kemenkum Sumsel Turut Hadir
Sebagai narasumber utama, Kepala Divisi PPPH Hendrik Pagiling menekankan bahwa Pancasila adalah landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa.
“Melalui Ranperda ini, kita berharap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan semakin tertanam dalam kehidupan masyarakat Sumsel, khususnya generasi muda,” ungkap Hendrik, disambut anggukan peserta.
Hadir pula tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumsel, yakni Zainul Arifin, Alfiyan Mardiansyah, Arianisa, dan Kiagus M. Lukman Sigit, yang memberikan dukungan teknis serta masukan substansial.
Partisipasi Akademisi dan Masyarakat
BACA JUGA: Longsor Ancam Jembatan Sungai Beliti, Jalur Lintas Sumatera Dijaga Ketat
Uji Publik ini kian menarik dengan hadirnya berbagai pemangku kepentingan.
Dari kalangan akademisi, tampak Firman Freaddy Busroh, Ketua STIHPADA, yang menekankan perlunya sinergi pendidikan dalam menanamkan nilai kebangsaan.
Sementara dari jajaran pemerintah daerah, hadir perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan Badan Kesbangpol, serta perangkat daerah terkait.
Tidak ketinggalan, perwakilan masyarakat seperti Forum Kepala Sekolah SMA/SMK, mahasiswa UNSRI, UIN, hingga HMI turut memberikan masukan.
Masukan dari para peserta berfokus pada cara menanamkan nilai Pancasila yang relevan dengan tantangan zaman, termasuk derasnya arus digitalisasi dan pengaruh budaya luar.
Forum Partisipatif untuk Ranperda
BACA JUGA: Pasangan Muda-Mudi Digerebek Saat Ngamar di Lubuklinggau
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang formalitas, melainkan forum partisipatif untuk menghimpun gagasan.
Saran, kritik, dan masukan yang terkumpul diharapkan mampu menyempurnakan substansi Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dengan adanya partisipasi multi-pihak, Ranperda ini berpotensi menjadi instrumen hukum yang tidak sekadar mengikat, tetapi juga hidup di tengah masyarakat.
Harapan untuk Generasi Muda
Semua pihak sepakat, Ranperda ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: memperkuat karakter kebangsaan generasi muda.
Karena di pundak merekalah, nilai-nilai Pancasila akan terus diwariskan dan dijaga.
BACA JUGA: Wali Kota Ratu Dewa Tegaskan Perwali Tari Sambut Harus Selesai dalam 30 Hari
Kegiatan Uji Publik ini menegaskan bahwa pembinaan ideologi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas kolektif seluruh elemen bangsa.
Dengan begitu, Sumatera Selatan bisa menjadi salah satu provinsi pelopor dalam menghidupkan kembali semangat kebangsaan di tengah arus globalisasi. (*/red)
