“Kasihan, apalagi ada anak-anak dan balita. Semoga ada kejelasan status atau tindak lanjut terhadap mereka,” ucapnya.
Situasi yang dialami 13 KK ini menyoroti pentingnya verifikasi dan pengawasan ketat terhadap program-program atas nama pemerintah, agar masyarakat tidak terjebak janji manis yang berujung penderitaan.
Saat ini, yang dibutuhkan bukan hanya bantuan darurat pangan dan kesehatan, tapi juga penyelidikan menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang dan kelompok rentan seperti Suku Anak Dalam mendapatkan perlindungan yang layak. (*/red)
Page: 1 2
Pemkab Empat Lawang menggelar Rakoret seluruh OPD membahas Manajemen Talenta, persiapan Mal Pelayanan Publik, MoU…
Sekda Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin menegaskan nilai Pancasila harus dibumikan dalam birokrasi dan kehidupan…
Polres Empat Lawang mengungkap kasus curas di Tanjung Beringin. Tiga anak berusia 16 tahun diamankan…
Pemkab dan DPRD Empat Lawang menyepakati Perubahan APBD 2026 dengan pendapatan Rp1,137 triliun dan belanja…
Banggar DPRD Empat Lawang memangkas belanja Rp67,29 miliar dalam APBD Perubahan 2026 setelah proyeksi dana…
Rapat Paripurna DPRD Empat Lawang diskor karena dokumen laporan Banggar dan Pansus belum rampung. Sidang…