Alat ini dirancang untuk menilai nilai-nilai moral dan integritas ASN, sesuatu yang selama ini sulit diukur secara objektif.
“Pengukuran moralitas menjadi penting untuk menjawab kebutuhan terhadap objektivitas penilaian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN,” tambah Aris.
BACA JUGA: Sumatera Selatan Cetak Sejarah, Jadi Daerah Pertama Terapkan Manajemen Talenta ASN Disetujui BKN
Melalui terobosan ini, pemerintah tampak serius menjadikan birokrasi lebih profesional dan berintegritas.
Jika berhasil, sistem baru ini bisa menjadi pijakan penting dalam menciptakan aparatur yang tak hanya kompeten, tapi juga berkarakter kuat—pilar utama dalam pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan. (*/red)
