Komisi II DPR mendukung revisi UU ASN untuk membuka peluang PPPK menjadi PNS dan memberi kepastian karir bagi berbagai kategori pegawai pemerintah. (*/ILS)
Ringkasan Berita:
° Komisi II DPR RI mendukung penuh revisi UU ASN yang membuka peluang pengangkatan PPPK menjadi PNS.
° DPR menekankan pendekatan menyeluruh, termasuk bagi pegawai paruh waktu, agar kepastian karir dan sistem kepegawaian yang lebih adil dapat terwujud.
Jakarta, LintangPos.com – Komisi II DPR RI memastikan dukungan penuh terhadap rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digagas pemerintah.
Revisi ini disebut akan menjadi landasan penting untuk mengakomodir proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Perwakilan Komisi II menegaskan bahwa langkah tersebut tidak hanya dinilai positif, tetapi juga dianggap sebagai kebutuhan mendesak demi memberikan kepastian karir bagi jutaan pegawai pemerintah berstatus kontrak.
“Ya tentu kita akan beri support, apalagi idenya kan ide yang bagus. Tapi yang paling penting adalah kita harus memperhatikan secara menyeluruh, baik yang sudah menjadi PPPK, begitu pun yang masih paruh waktu,” ujar salah satu anggota Komisi II.
Poin menarik dari sikap Komisi II adalah penekanan pada perlunya pendekatan komprehensif.
BACA JUGA: Pemkot Prabumulih Jamin Gaji Ratusan PHL Cair November! Pelantikan PPPK Tunggu Pergeseran Anggaran
Revisi UU ASN tidak hanya menyasar PPPK aktif, tetapi juga pegawai paruh waktu yang dinilai memiliki potensi untuk diangkat menjadi PPPK penuh di masa mendatang.
“Yang paling penting adalah kita harus memperhatikan secara menyeluruh, baik yang sudah menjadi PPPK, begitu pun yang masih paruh waktu agar bisa menjadi PPPK yang seutuhnya,” tegas perwakilan Komisi II tersebut.
Kategori pegawai yang diproyeksikan akan mendapat manfaat mencakup:
Komisi II menekankan bahwa aspirasi publik harus menjadi prioritas.
Revisi UU ASN diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan, mulai dari pengembangan karir ASN, kepastian status PPPK, hingga perlindungan yang layak bagi pegawai paruh waktu.
Page: 1 2
Wabup Empat Lawang Arifa’i menyebut peluang penerimaan CPNS 2027 masih akan dikoordinasikan dengan BKPSDM. Pemkab…
Wakil Bupati Arifa'i menyampaikan jawaban eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Empat Lawang sekaligus membahas pembentukan…
Adi Candra resmi dilantik sebagai Ketua PWI Kabupaten Empat Lawang periode 2026-2029. Bupati Joncik Muhammad…
Rehabilitasi SD Negeri 8 Muara Pinang resmi dimulai. Kepala sekolah Kasumawati berharap pekerjaan berjalan lancar…
Rehabilitasi SD Negeri 6 Pendopo resmi dimulai. Reti Depna berharap pekerjaan berjalan lancar dan sesuai…
EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Upaya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Kabupaten Empat Lawang kembali bergulir.…