Penegasan aturan ini dinilai penting agar pemerintah tidak ragu bertindak karena kekhawatiran melanggar regulasi.
Janji Uji Publik dan Wacana Badan Guru Nasional
Menyadari dampaknya yang luas, Hetifah menegaskan perlunya kajian mendalam serta uji publik sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan.
DPR juga menyoroti adanya usulan pembentukan Badan Guru Nasional sebagai lembaga khusus yang menangani manajemen guru secara terpusat.
Politisi Partai Golkar tersebut memastikan uji publik akan dilakukan secara resmi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Harapannya, kebijakan ini benar-benar menjadi jawaban atas persoalan lama dan membuka jalan menuju keadilan bagi guru di seluruh Indonesia. (*/red)
