Dari empat terdakwa itu, hanya satu yang langsung menerima putusan: Umi Hartati.
Sementara Nopriansyah, Ferlan, dan Fachrudin memilih “pikir-pikir”. Sikap serupa juga diambil oleh tim penuntut umum KPK RI.
Kasus ini bermula dari kebiasaan “penagihan” fee proyek yang dilakukan tiga anggota DPRD OKU menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Mereka mendatangi Nopriansyah, meminta komitmen yang sudah dijanjikan sebelumnya.
Puncaknya terjadi pada 13 Maret 2025, ketika Nopriansyah menerima Rp2,2 miliar dari pengusaha Fauzi dan sebelumnya Rp1,5 miliar dari Ahmad.
Uang-uang itu diduga kuat akan dibagikan kepada para anggota DPRD OKU sesuai kesepakatan.
Dua hari kemudian, KPK bergerak cepat. OTT 15 Maret 2025 mengungkap praktik tersebut, mengamankan Rp2,6 miliar dan sebuah Toyota Fortuner, menjadi bukti kuat rangkaian suap proyek pokir yang disinyalir berlangsung sistematis.
Penolakan JC dan vonis lebih berat daripada tuntutan membuat kasus ini menjadi sorotan baru dalam penanganan suap pokir di daerah.
Meski jalannya masih panjang—tergantung sikap banding para pihak—putusan majelis hakim hari ini menjadi salah satu bab penting dalam pemberantasan korupsi di lingkaran legislatif dan eksekutif daerah. (*/red)
Page: 1 2
EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com – Upaya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Kabupaten Empat Lawang kembali bergulir.…
Rehabilitasi SD Negeri 13 Muara Pinang resmi dimulai dengan anggaran Rp700 juta. Kepala sekolah Elpizon…
Rehabilitasi SD Negeri 5 Muara Pinang resmi dimulai dengan anggaran sekitar Rp50 juta untuk meningkatkan…
Satresnarkoba Polres Empat Lawang mengamankan pria 23 tahun dengan barang bukti diduga sabu seberat bruto…
Polres Empat Lawang menggelar press release kasus curas terhadap remaja 17 tahun yang dihadang tiga…
Polres Empat Lawang melalui Satbinmas menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Bersinar Muhammadiyah untuk membantu…