Dengan kewenangan yang dimilikinya, tersangka diduga mengambil uang kas koperasi serta mengajukan kredit fiktif menggunakan data dan jaminan identitas anggota lama yang sebenarnya telah melunasi pinjaman mereka.
BACA JUGA: Tuntutan Jaksa Dinilai Rapuh, Terdakwa Korupsi Berpeluang Bebas
Dana yang seharusnya menjadi penopang kesejahteraan anggota justru mengalir ke kepentingan pribadi tersangka.
Akibatnya, stabilitas keuangan koperasi terguncang dan kepercayaan anggota tercederai.
Dalam proses penyidikan, polisi menyita sejumlah barang bukti penting, di antaranya dokumen audit internal, SK pengangkatan karyawan, kontrak kerja, slip gaji, pernyataan saksi, hingga berkas kontrak pinjaman fiktif.
Kasat Reskrim Polres Prabumulih, AKP Jon Kenedi, SH, menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara pada 5 Januari 2026.
“Alat bukti yang kami miliki kuat dan lengkap, sehingga penyidik menetapkan tersangka penggelapan dalam jabatan,” tegasnya.
Tersangka yang semula dijadwalkan diperiksa pada 8 Januari justru mendatangi Satreskrim lebih awal pada 6 Januari 2026.
Penyidik langsung melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan guna mempercepat proses hukum.
Tersangka dijerat Pasal 488 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana. Saat ini, ia mendekam di sel tahanan Polres Prabumulih, menanti pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.
“Kami pastikan penanganan perkara ini profesional, transparan, dan tuntas,” tutup AKP Jon Kenedi. (*/red)
