Mahfud juga menyoroti persoalan Bea Cukai. Ia menilai berbagai kasus yang muncul seharusnya diikuti pembenahan struktural, bukan hanya penindakan terhadap kasus per kasus.
Menurutnya, masih terdapat pertanyaan publik mengenai tata kelola Bea Cukai setelah sejumlah perkara korupsi menyeret pihak-pihak terkait.
Selain itu, Mahfud mengkritik pernyataan mengenai kondisi keuangan daerah. Ia menilai pernyataan bahwa sekitar 490 daerah berpotensi kesulitan membayar pegawai justru dapat menimbulkan keresahan.
BACA JUGA: THR ASN 2026 Mulai Cair, Rp3 Triliun Sudah Disalurkan ke 631 Ribu Pegawai Pemerintah
“Harusnya menjadi bumper-nya Presiden seorang menteri yang sedang aktif,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan Menteri Keuangan seharusnya mencari jalan keluar atas persoalan fiskal sekaligus membangun optimisme publik.
Ia juga menyinggung keluhan daerah setelah adanya pemangkasan alokasi dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, kondisi tersebut telah berdampak terhadap kemampuan sejumlah daerah menjalankan operasional.
Mahfud bahkan mengaku mendapat informasi dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) mengenai rencana sejumlah pemerintah daerah memanfaatkan dana rumah sakit daerah untuk membantu kebutuhan daerah.
Menurut Mahfud, kondisi itu perlu menjadi perhatian karena dana operasional rumah sakit bersumber dari pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi ketika dana dari orang sakit berpotensi digunakan untuk menopang kebutuhan pembangunan atau operasional pemerintah daerah.
Persoalan komunikasi publik kembali disoroti Mahfud ketika membahas polemik antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait dana bagi hasil.
Mahfud menilai perbedaan pandangan antarpemerintah seharusnya diselesaikan melalui komunikasi langsung, bukan menjadi perdebatan terbuka melalui media.
BACA JUGA: CPNS Kemenkeu 2026 Dirombak Total, Nasib Pelamar Umum Terancam?
Ia juga menyinggung pernyataan Purbaya sebelumnya mengenai kemampuan menstabilkan nilai tukar rupiah. Menurut Mahfud, pernyataan pejabat harus disampaikan secara hati-hati karena publik akan menilai apakah janji tersebut dapat diwujudkan.
