OTT Irigasi Kepahiang Menggelinding, Lima Terdakwa Pilih Bungkam

Ringkasan Berita:

Perkara OTT dugaan pemerasan program irigasi P3-GAI di Kepahiang resmi disidangkan di PN Bengkulu. Lima terdakwa, termasuk ASN dan tiga kepala desa, kompak tidak mengajukan eksepsi dan memilih fokus membantah di tahap pembuktian.

---

BENGKULU, LINTANGPOS.com – Babak baru penanganan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pemerasan dana irigasi di Kabupaten Kepahiang resmi dimulai.

Lima terdakwa yang terjerat dalam kasus tersebut kini harus duduk di kursi pesakitan setelah sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis (29/1/2026).

Sidang yang dipimpin majelis hakim itu mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Namun, ada pemandangan menarik yang langsung menyita perhatian publik dan awak media.

Alih-alih melakukan perlawanan hukum sejak awal, seluruh terdakwa memilih “bungkam secara hukum”.

Melalui penasihat hukum masing-masing, kelima terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa.

BACA JUGA: BABAK BARU OTT OKU: KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru, 2 Anggota DPRD OKU dan 2 Kontraktor Terjerat Proyek Pokir

Sikap ini menandakan bahwa para terdakwa siap langsung masuk ke tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Lima Nama, Lima Latar Belakang

Kelima terdakwa yang kini menghadapi ancaman pidana korupsi memiliki latar belakang berbeda, namun dipertemukan dalam satu pusaran perkara.

Mereka adalah Karmolis, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Selain itu, ada nama Ferly Rivaldi yang dikenal sebagai mantan staf ahli salah satu anggota DPR RI.

Tiga terdakwa lainnya merupakan kepala desa aktif, yakni Adi Kustin selaku Kepala Desa Bogor Baru, Subandi Kepala Desa Kampung Bogor, serta Hendri Kepala Desa Pagar Gunung.

BACA JUGA: Sidang Tol Betung–Tempino Terancam Dihentikan, Ini Alasannya

Kombinasi aktor birokrasi, politik, dan pemerintahan desa ini membuat perkara OTT Kepahiang menjadi sorotan, terutama karena berkaitan langsung dengan program nasional yang seharusnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.