Ringkasan Berita:
° Kemendikdasmen menegaskan arah reformasi pendidikan melalui redistribusi guru ASN dua kali setahun dan penguatan pendidikan inklusif.
° Dengan regulasi baru, sistem digital, serta pelatihan 18.000 guru pendamping khusus, pemerintah menargetkan pemerataan pendidikan yang lebih adil dan efisien.
JAKARTA, LINTANGPOS.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali memutar kemudi besar reformasi pendidikan nasional.
Dua kebijakan strategis disorot sebagai mesin utama perubahan: redistribusi guru ASN Daerah (ASND) dan penguatan pendidikan inklusif.
Keduanya bukan sekadar program, melainkan peta jalan baru menuju pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani, menekankan bahwa kedua kebijakan ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
“Redistribusi guru dan pendidikan inklusif adalah dua kebijakan yang saling melengkapi: yang satu memastikan pemerataan tenaga pendidik, yang satu menjamin kesetaraan kesempatan belajar,” ujarnya.
Payung Hukum Baru, Mekanisme Baru
BACA JUGA: Tunjangan Guru 100% Belum Cair? Ini Fakta di Balik Lambatnya Tambahan TPG 2025!
Untuk memastikan pelaksanaan di lapangan jauh lebih terkendali dan akuntabel, seluruh proses redistribusi kini dilandasi regulasi kuat: Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 serta Kepmendikdasmen Nomor 82 Tahun 2025.
Dua regulasi ini mengatur tata cara penataan guru lintas daerah, pemetaan kebutuhan, hingga penempatannya—semua berbasis data dan meritokrasi.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, redistribusi dilakukan dua kali dalam setahun, tepatnya setiap April dan November.
Siklus ini memberi kepastian pada daerah sekaligus mendorong penataan tenaga pendidik secara lebih adaptif.
Digital dan Real Time
Tidak lagi mengandalkan formulir manual yang memakan waktu, seluruh proses kini terintegrasi melalui Ruang SDM, aplikasi digital yang menghitung kebutuhan guru secara real time.
BACA JUGA: Bukan Wawancara! Inilah Tes Rahasia yang Bikin Banyak Calon Guru Gagal di PPG
Hingga kini, 132 pemerintah daerah dan 10 yayasan pendidikan telah memanfaatkan sistem tersebut.
Pemerintah menyebut langkah ini sebagai fase penting menuju tata kelola guru yang akurat, efisien, dan transparan—sebuah terobosan yang lama dinantikan.
Ketimpangan Serius di Lapangan
Data terbaru Kemendikdasmen memotret ketidakseimbangan besar distribusi guru di Indonesia:
- Kekurangan guru: 374.154 orang
- Kelebihan guru ASN: 62.764 orang
- Kelebihan guru non-ASN: 166.618 orang
Angka tersebut menegaskan urgensi redistribusi.
BACA JUGA: Terungkap! Inilah Larangan Penting yang Wajib Dipatuhi Guru di Permendikbudristek No 67/2024
Ada daerah yang menjerit kekurangan ribuan guru, sementara daerah lain justru menumpuk tenaga pendidik yang tak terserap dengan baik.
Penguatan Pendidikan Inklusif
Tak hanya soal distribusi. Pemerintah juga memastikan kebutuhan pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan khusus terpenuhi.
Mulai tahun depan, 18.000 guru pendamping khusus akan dilatih secara nasional.
Mereka akan dibimbing oleh fasilitator yang telah disiapkan untuk memastikan kompetensi pendampingan terpenuhi.
Kebijakan ini diproyeksikan menjawab tantangan besar peningkatan layanan pendidikan inklusif di seluruh daerah, terutama sekolah yang terus bertambah jumlah siswanya dari kelompok berkebutuhan khusus. (*/red)
