Sumsel Kunci Jalur Batu Bara, PLTU Bengkulu Terancam?

Ringkasan Berita:

° Pemprov Sumsel belum memberi toleransi angkutan batu bara dari Jambi menuju PLTU Bengkulu yang melintasi wilayahnya.

° Pemerintah menunggu surat resmi pengelola pembangkit dan bersikap hati-hati karena menyangkut pasokan listrik masyarakat.

---

PALEMBANG, LINTANGPOS.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menunjukkan sikap tegas terkait persoalan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Bengkulu.

Hingga kini, belum ada diskresi maupun toleransi yang diberikan bagi angkutan batu bara dari Provinsi Jambi yang harus melintasi wilayah Sumsel.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel, Apriyadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa dasar administratif dan teknis yang jelas.

“Ya, kita lagi membentuk grup dan akan berkomunikasi dalam satu-dua hari ke depan. Jadi belum ada pemberian toleransi, belum ada,” ujar Apriyadi usai rapat koordinasi, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut lintas wilayah dan kepentingan energi publik harus melalui prosedur birokrasi yang sah.

Oleh karena itu, pihak pengelola PLTU Bengkulu diminta segera mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Sumatera Selatan.

BACA JUGA: Larangan Truk Batubara 2026, Andi: Jalan Sumsel Akhirnya Aman!

“Kita minta mereka berkirim surat ke Pemerintah Provinsi, ke Pak Gubernur, terkait kondisi pembangkit mereka dan kebutuhan batu bara,” jelasnya.

Permasalahan ini mencuat lantaran pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditugaskan menyuplai batu bara ke PLTU Bengkulu justru berasal dari Provinsi Jambi.

Kondisi tersebut membuat armada pengangkut tidak memiliki pilihan selain melintasi jalan-jalan di wilayah Sumatera Selatan, yang kemudian memicu kendala logistik dan perizinan.

Situasi ini menjadi sorotan karena, berdasarkan informasi yang beredar, Bengkulu sejatinya memiliki cadangan batu bara yang cukup.

Namun, diduga faktor harga dan skema penugasan membuat pasokan justru diambil dari luar daerah.