Ringkasan Berita:
° Penetapan UMK dan UMSK di Sumatera Selatan memasuki tahap akhir.
Delapan daerah dengan dewan pengupahan akan menetapkan upah yang lebih tinggi dari UMP.
° Gubernur Sumsel dijadwalkan mengumumkan UMK/UMSK se-Sumsel pada 24 Desember 2025.
PALEMBANG, LINTANGPOS.com – Penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Sumatera Selatan (Sumsel) tinggal menunggu hitungan hari.
Proses pembahasan yang dilakukan secara maraton di daerah kini memasuki tahap pleno di tingkat provinsi.
Anggota Dewan Pengupahan Sumsel, Cecep Wahyudin, mengungkapkan bahwa pleno pembahasan upah di provinsi akan digelar pada Selasa, 23 Desember 2025.
Hasilnya dijadwalkan ditetapkan langsung oleh Gubernur Sumsel pada 24 Desember 2025.
“Dari kemarin beberapa daerah sudah membahas UMK dan UMSK. Senin tinggal pleno di Dewan Pengupahan Muratara dan Lahat. Besoknya hasil pleno daerah kami bahas di tingkat provinsi. Insyaallah tanggal 24 Desember UMK/UMSK se-Sumsel diumumkan,” kata Cecep, Minggu (21/12/2025).
Terdapat delapan daerah di Sumsel yang akan menetapkan UMK dan UMSK masing-masing, yakni Muratara, Lahat, Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas (Mura), OKU Timur, dan Muara Enim.
BACA JUGA: Upah Rp5 Juta Tinggal Janji, Kurir Sabu 21 Tahun Kepergok di Ruko—Hampir 100 Gram Disita Polisi
Penetapan ini dilakukan karena daerah-daerah tersebut telah memiliki dewan pengupahan sendiri.
Sementara itu, kabupaten dan kota yang belum memiliki dewan pengupahan diwajibkan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan sebelumnya.
Cecep memastikan, nilai UMK dan UMSK di delapan daerah tersebut akan lebih tinggi dibandingkan UMP dan UMSP.
Penetapannya mengacu pada Alfa 0,7 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
“Nilai UMK dan UMSK pasti lebih besar dari UMP dan UMSP,” tegasnya.
Untuk upah minimum sektoral, Cecep menjelaskan akan ada perbedaan antarwilayah.
Penetapan UMSK disesuaikan dengan karakteristik industri unggulan di masing-masing daerah.
“Beda-beda tergantung kesepakatan dewan pengupahan dan kondisi daerah. Tidak mungkin UMSK Palembang menetapkan sektor pertanian, karena bukan sektor unggulan,” ujarnya.
Penetapan UMK dan UMSK ini menjadi perhatian besar bagi pekerja dan pelaku usaha di Sumsel, terutama karena dilakukan menjelang akhir tahun dan akan menjadi acuan pengupahan sepanjang 2026. (*/red)
