EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com — Anggota DPRD Empat Lawang dari Fraksi Partai Golkar, Windera Safri SE, menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi dan potensi spesifik masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan Windera saat ditemui di Gedung DPRD Empat Lawang, Kamis (13/8/2026). Menurutnya, karakteristik setiap daerah berbeda sehingga kebijakan pembangunan maupun pengelolaan fiskal tidak semestinya diterapkan dengan pendekatan yang seragam.
Windera mencontohkan kondisi Empat Lawang yang menurutnya memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas.
Kondisi tersebut berbeda dengan daerah lain yang mempunyai basis ekonomi dan sumber pendapatan lebih beragam.
BACA JUGA: Eksekutif Empat Lawang Jawab Pandangan Fraksi Soal Pertanggungjawaban APBD 2025
“Permasalahan daerah itu spesifik masing-masing. Kita dengan Lahat berbeda, dengan Pagar Alam juga berbeda, walaupun secara geografis dekat dan memiliki kultur yang hampir sama,” ujar Windera.
Ia menilai pemerintah pusat perlu melihat kemampuan riil setiap daerah dalam menggali PAD.
Menurutnya, potensi seperti pajak hotel, restoran, menara telekomunikasi, PBB hingga retribusi tertentu di daerah seperti Empat Lawang tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki sektor pariwisata dan industri lebih berkembang.
“Yang ada di kita ini cuma retribusi, galian C, pajak warung, hotel, tower, PBB. Kalau modelnya seperti itu, pemerintah daerah mau kreatif bagaimana?” katanya.
BACA JUGA: Seluruh Fraksi DPRD Empat Lawang Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Windera juga mengingatkan kembali semangat desentralisasi yang berkembang sejak era reformasi. Menurutnya, desentralisasi bukan semata-mata bertujuan membuat pemerintah daerah mampu membiayai seluruh kebutuhan pemerintahan dari PAD.
Ia berpandangan, desentralisasi seharusnya juga memperpendek rentang kendali pemerintahan dan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan publik sesuai karakteristik daerah masing-masing.
“Semangat desentralisasi itu bukan untuk menyuruh daerah mencari uang sendiri untuk menghidupi dirinya. Tetapi untuk mempermudah rentang kendali pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pusat Diminta Petakan Potensi Daerah
BACA JUGA: Golkar Usul Paripurna Pertanggungjawaban APBD Tak Lagi Digelar
Windera menilai pemerintah pusat perlu melakukan pemetaan secara lebih mendalam terhadap kemampuan fiskal dan potensi ekonomi setiap daerah sebelum menetapkan target pendapatan maupun kebijakan pembiayaan.
