Dugaan Korupsi PLTA Musi, Dua Proyek Rugikan Negara

Dari transaksi ini, negara diduga dirugikan sekaligus memberikan keuntungan tidak wajar kepada KSO Citra Wahana sebesar Rp11.667.250.000.

Tidak berhenti di satu proyek, penyidik juga menemukan dugaan perbuatan serupa dalam pengadaan sistem AVR PLTA Musi tahun 2022.

Dalam proyek ini, Daryanto kembali berperan dalam menyusun dokumen perencanaan dengan mengarahkan penawaran PT Emerson.

Estimasi harga dalam RAB ditetapkan sebesar Rp20.963.626.500, termasuk PPN 11 persen, yang kemudian dijadikan HPE dan HPS.

Nilai tersebut disepakati sebagai kontrak pengadaan antara PT PLN dan KSO PT Austindo–Truba Engineering sebesar Rp20.523.900.000.

BACA JUGA: PLTU Bengkulu Terancam Lumpuh, Puluhan Truk Batubara Disetop di Lubuklinggau 

Padahal, harga jual riil peralatan AVR dari PT Emerson kepada KSO hanya Rp15.793.080.000.

Selisih harga ini menimbulkan indikasi kerugian keuangan negara sekaligus keuntungan tidak wajar bagi KSO sebesar Rp2.696.920.000.

Kasidik Kejati Bengkulu, Pola Martua Siregar, menyatakan bahwa dari dua mata proyek dan dua mata anggaran tersebut, total indikasi kerugian negara mencapai kurang lebih Rp15 miliar.

“Ada dua mata proyek dari dua mata anggaran yang dilakukan oleh tersangka dengan kerugian negara kurang lebih 15 miliar rupiah,” ujarnya.

Atas perbuatannya, Daryanto ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 10 Februari hingga 1 Maret 2026 di Rutan Kelas IIB Bengkulu.

Ia diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 18 UU Tipikor, serta ketentuan terkait dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

BACA JUGA: Jejak Kasus Tambang Batu Bara Menjerat Mantan Bupati Bengkulu Utara

Kejati Bengkulu menegaskan bahwa penahanan dilakukan sesuai Pasal 100 ayat (1) dan ayat (5) KUHAP karena ancaman pidana di atas lima tahun dan telah didukung minimal dua alat bukti yang sah.

Lembaga penegak hukum itu juga memastikan proses penyidikan berjalan profesional, transparan, dan sesuai hukum, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. (*/red)