Categories: Bengkulu Berita Kasus

Dugaan Korupsi PLTA Musi, Dua Proyek Rugikan Negara

BENGKULU, LINTANGPOS.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali mengungkap dugaan praktik korupsi dalam proyek strategis sektor energi.

Kali ini, kasus tersebut menyeret nama Daryanto, Vice President O&M Planning and Control V PT PLN Indonesia Power, yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek penggantian Sistem Kontrol Utama (SKU) dan sistem Automatic Voltage Regulator (AVR) di PLTA Musi, Provinsi Bengkulu, pada tahun anggaran 2022–2023.

Penetapan tersangka disampaikan oleh Pelaksana Harian Kasi Penerangan Hukum Kejati Bengkulu, Denny Agustian, yang didampingi Kepala Seksi Penyidikan Pola Martua Siregar.

Daryanto resmi ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Bengkulu Nomor PRINT-189/L.7/Fd.2/02/2026 tertanggal 10 Februari 2026.

Penahanan tersebut langsung dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu dan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan pada hari yang sama.

Dalam konstruksi perkara, Daryanto diketahui saat itu menjabat sebagai Senior Manager Perencanaan Enjiniring UIK SBS.

BACA JUGA: Kejati Bengkulu Bongkar Dugaan Mark Up PLTA Musi Kepahiang

Ia diduga secara melawan hukum menyusun dokumen perencanaan pengadaan penggantian sistem kontrol utama PLTA Musi tahun 2022 dengan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak wajar.

Dalam dokumen perencanaan tersebut, estimasi harga ditetapkan sebesar Rp32 miliar.

Estimasi tersebut kemudian dijadikan sebagai Harga Perkiraan Engineering (HPE) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang akhirnya menjadi dasar kesepakatan nilai kontrak antara PT PLN dan konsorsium KSO Citra Wahana, yang terdiri dari PT Citra Wahana Sekar Buana dan PT Hensan Andalas Putera.

Nilai kontrak pengadaan peralatan SKU itu mencapai Rp32.079.000.000, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Namun, hasil penyidikan mengungkap fakta berbeda.

Harga jual riil peralatan SKU dari PT Yokogawa Indonesia kepada pihak KSO hanya sebesar Rp17.232.750.000, termasuk PPN.

BACA JUGA: Investasi Geothermal Masuk Kepahiang, Janji Energi Hijau Menguat

Selisih harga yang sangat signifikan tersebut diduga merupakan hasil mark up yang melebihi batas keuntungan 10 persen yang telah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu.

Page: 1 2

Redaksi

Share
Tags: Kejati Bengkulu kerugian negara korupsi PLN mark up anggaran pengadaan barang jasa PLTA Musi sistem AVR sistem kontrol utama
Topik: Kasus Korupsi

Recent Posts

  • Empat Lawang
  • Sumsel

BNNK Empat Lawang Gelar Bimtek Life Skill di Desa Batu Jungul

BNNK Empat Lawang menggelar Bimtek Life Skill di Desa Batu Jungul untuk memberdayakan warga kawasan…

1 hari ago
  • Berita

Wabup Empat Lawang Arifa’i Buka Suara soal Peluang Penerimaan CPNS 2026/2027

Wabup Empat Lawang Arifa’i menyebut peluang penerimaan CPNS 2027 masih akan dikoordinasikan dengan BKPSDM. Pemkab…

5 hari ago
  • Berita

DPRD Empat Lawang Gelar Paripurna, Wakil Bupati Sampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi

Wakil Bupati Arifa'i menyampaikan jawaban eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Empat Lawang sekaligus membahas pembentukan…

5 hari ago
  • Berita

Adi Candra Resmi Dilantik sebagai Ketua PWI Empat Lawang Periode 2026-2029, Bupati Joncik Muhammad Tekankan Independensi Pers

Adi Candra resmi dilantik sebagai Ketua PWI Kabupaten Empat Lawang periode 2026-2029. Bupati Joncik Muhammad…

6 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Pendidikan
  • Sumsel

Rehabilitasi SD Negeri 8 Muara Pinang Dimulai

Rehabilitasi SD Negeri 8 Muara Pinang resmi dimulai. Kepala sekolah Kasumawati berharap pekerjaan berjalan lancar…

7 hari ago
  • Berita
  • Empat Lawang
  • Pendidikan
  • Sumsel

Rehabilitasi SD Negeri 6 Pendopo Dimulai

Rehabilitasi SD Negeri 6 Pendopo resmi dimulai. Reti Depna berharap pekerjaan berjalan lancar dan sesuai…

7 hari ago