Bahkan, pemerintah mengaku belum menerima laporan resmi terkait berapa dana yang sudah berhasil dihimpun oleh AP6L untuk membangun jembatan pengganti.
BACA JUGA: Kapal Terbakar di Sungai Musi, Warga Palembang Heboh
“Hingga kini kita tidak tahu berapa besaran dana yang terkumpul, tapi kebutuhan pembangunannya kisaran Rp 35 miliar untuk penyelesaian Jembatan Lalan ini,” ungkap Apriyadi.
Menurutnya, angka tersebut bukanlah nominal kecil, tetapi sebanding dengan manfaat ekonomi yang selama ini dinikmati oleh pelaku usaha batu bara.
Sungai Lalan menjadi jalur strategis yang selama bertahun-tahun menopang distribusi komoditas tambang dari wilayah hulu ke hilir.
Pemerintah Provinsi Sumsel bahkan telah menyiapkan langkah administratif jika penutupan jalur benar-benar harus dieksekusi.
Aparat pengawasan akan diterjunkan untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai aturan.
“Secara administrasi, kami sudah siap untuk melakukan penutupan jalur itu,” tegasnya.
BACA JUGA: Diguyur Hujan, Jalan Hauling Batubara Lahat Tetap Dikebut, Target Operasi Tahun Depan Tak Goyah!
Meski demikian, Pemprov Sumsel masih membuka peluang terakhir.
Jika hingga 31 Desember pihak asosiasi mampu menyediakan dana sesuai kebutuhan, kebijakan penutupan dapat ditinjau kembali.
Namun syaratnya jelas dan tidak bisa ditawar.
“Kalau mereka mau minta izin melintas lagi, mereka harus siapkan uang di rekening Rp 35 miliar agar bisa membayar konstruksi kontraktor,” kata Apriyadi dengan nada tegas.
Penutupan jalur ini dipastikan tidak bersifat menyeluruh.
Pemerintah menegaskan hanya tongkang pengangkut batu bara yang dilarang melintas.
Sementara kapal yang membawa kebutuhan pokok, hasil bumi masyarakat, hingga peralatan proyek strategis nasional tetap diizinkan beroperasi seperti biasa.
“Selain tongkang batu bara, tetap boleh lewat,” ujarnya.
Kebijakan selektif ini diambil untuk menjaga denyut ekonomi masyarakat sekitar Sungai Lalan agar tidak lumpuh total.
