Idul Fitri 1447 Hijriyah kembali tiba dengan segala janji kesucian, pengampunan, dan harapan untuk memulai lembaran baru.
Di tengah gema takbir yang menggetarkan langit dan hati, umat Islam diajak kembali ke fitrah—bersih dari dosa, jujur pada nurani, dan adil dalam tindakan.
Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada ironi yang tak kunjung sirna, Lebaran bukan hanya momentum spiritual, melainkan juga musim “panen” bagi para pejabat korup dan oknum yang menjadikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai ladang perburuan.
Di balik ucapan “mohon maaf lahir dan batin,” tersembunyi praktik yang jauh dari nilai kejujuran.
Para pejabat yang seharusnya menjadi pelayan publik justru sibuk menghitung “bonus” tidak resmi.
THR yang semestinya menjadi hak pekerja, berubah makna menjadi simbol setoran, balas jasa, atau bahkan “investasi relasi.”
BACA JUGA: Progres Tol Palembang-Betung 70,75 Persen, Siap Fungsional Lebaran 2026
Amplop-amplop berpindah tangan bukan karena ketulusan, melainkan karena kepentingan.
Lebih memprihatinkan lagi, fenomena ini tidak berdiri sendiri.
Ia membentuk ekosistem yang saling menguatkan.
Para pengusaha merasa “wajib” memberi agar urusan lancar.
Para pejabat merasa “wajar” menerima karena sudah menjadi budaya.
Dan yang paling ironis, sebagian oknum aparat hukum—yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan—ikut larut dalam arus yang sama.
BACA JUGA: THR ASN 2026 Mulai Cair, Rp3 Triliun Sudah Disalurkan ke 631 Ribu Pegawai Pemerintah
Mereka bukan lagi sekadar pengawas, melainkan turut menjadi pemain dalam panggung yang penuh kepalsuan ini.
Lebaran pun kehilangan sebagian maknanya.
Ketika orang-orang berlomba mengenakan pakaian terbaik, sebagian justru sibuk memastikan “jatah” mereka tidak terlewat.
Ketika keluarga berkumpul dalam kehangatan, ada pihak-pihak yang diam-diam merancang strategi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.
Ini bukan sekadar penyimpangan kecil, melainkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar yang seharusnya dijunjung tinggi pada hari yang suci.
Ada kemunafikan yang tumbuh subur dalam situasi ini.
BACA JUGA: THR ASN 2026 Mulai Cair, Rp3 Triliun Sudah Disalurkan ke 631 Ribu Pegawai Pemerintah
Di satu sisi, mereka berbicara tentang moralitas, integritas, dan pengabdian.
Di sisi lain, mereka terlibat aktif dalam praktik yang merusak kepercayaan publik.
Munafik bukan hanya soal keyakinan yang tidak sejalan dengan ucapan, tetapi juga tindakan yang bertolak belakang dengan nilai yang diklaim.
Dan dalam konteks ini, kemunafikan itu tampil terang benderang, seolah tanpa rasa malu.
Yang membuat situasi semakin rumit adalah normalisasi.
Ketika praktik ini terjadi berulang kali tanpa konsekuensi yang tegas, masyarakat perlahan menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah.
“Sudah biasa,” kata sebagian orang. “Begitulah sistemnya,” ujar yang lain.
Padahal, setiap pembiaran adalah bentuk persetujuan diam-diam yang memperpanjang umur korupsi.
Padahal, Idul Fitri seharusnya menjadi titik balik.
Momentum untuk merefleksikan diri, menilai ulang pilihan hidup, dan berani meninggalkan kebiasaan buruk.
Bukan sekadar ritual tahunan, tetapi kesempatan untuk benar-benar berubah.
Jika para pejabat dan aparat hukum justru memanfaatkan momen ini untuk memperkaya diri, maka esensi Lebaran telah dikhianati.
BACA JUGA: Masjid Az-Zahro, Oase Baru Pemudik Jalinteng Sumatera
Kritik terhadap fenomena ini bukan berarti menafikan bahwa masih ada banyak individu yang jujur dan berintegritas.
Namun, suara mereka sering tenggelam oleh riuhnya praktik yang menyimpang.
Karena itu, penting untuk terus mengangkat persoalan ini ke permukaan, agar tidak larut dalam keheningan yang mematikan nurani kolektif.
Pertanyaannya, sampai kapan ironi ini akan terus berulang?
Apakah kita akan terus membiarkan Lebaran menjadi panggung sandiwara moral, di mana kesucian hanya menjadi simbol tanpa makna?
Ataukah ada keberanian untuk memutus rantai kebiasaan ini, meski harus menghadapi risiko dan tekanan?
BACA JUGA: TPG Guru Madrasah Lulusan PPG 2025 Resmi Ditunda Kemenag
Perubahan tentu tidak mudah. Ia membutuhkan komitmen, keberanian, dan konsistensi. Penegakan hukum harus benar-benar bebas dari kepentingan.
Transparansi harus menjadi standar, bukan pengecualian. Dan yang tak kalah penting, kesadaran moral harus dibangun dari dalam, bukan sekadar dipaksakan dari luar.
Lebaran seharusnya menjadi cermin. Bukan hanya untuk melihat wajah yang bersih secara fisik, tetapi juga hati yang jernih dari keserakahan.
Jika amplop-amplop itu masih menjadi pusat perhatian, maka mungkin yang perlu dipertanyakan bukan hanya sistem, tetapi juga diri kita sendiri.
Di tengah gema takbir yang terus berkumandang, semoga masih ada ruang untuk kejujuran tumbuh.
Karena tanpa itu, Lebaran hanya akan menjadi perayaan tanpa makna—sekadar rutinitas tahunan yang kehilangan ruhnya. **
