EMPAT LAWANG, LINTANGPOS.com — Anggota DPRD Empat Lawang dari Fraksi Partai Golkar, Windera Safri SE, menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi dan potensi spesifik masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan Windera saat ditemui di Gedung DPRD Empat Lawang, Kamis (13/8/2026). Menurutnya, karakteristik setiap daerah berbeda sehingga kebijakan pembangunan maupun pengelolaan fiskal tidak semestinya diterapkan dengan pendekatan yang seragam.
Windera mencontohkan kondisi Empat Lawang yang menurutnya memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas.
Kondisi tersebut berbeda dengan daerah lain yang mempunyai basis ekonomi dan sumber pendapatan lebih beragam.
BACA JUGA: Eksekutif Empat Lawang Jawab Pandangan Fraksi Soal Pertanggungjawaban APBD 2025
“Permasalahan daerah itu spesifik masing-masing. Kita dengan Lahat berbeda, dengan Pagar Alam juga berbeda, walaupun secara geografis dekat dan memiliki kultur yang hampir sama,” ujar Windera.
Ia menilai pemerintah pusat perlu melihat kemampuan riil setiap daerah dalam menggali PAD.
Menurutnya, potensi seperti pajak hotel, restoran, menara telekomunikasi, PBB hingga retribusi tertentu di daerah seperti Empat Lawang tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki sektor pariwisata dan industri lebih berkembang.
“Yang ada di kita ini cuma retribusi, galian C, pajak warung, hotel, tower, PBB. Kalau modelnya seperti itu, pemerintah daerah mau kreatif bagaimana?” katanya.
BACA JUGA: Seluruh Fraksi DPRD Empat Lawang Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Windera juga mengingatkan kembali semangat desentralisasi yang berkembang sejak era reformasi. Menurutnya, desentralisasi bukan semata-mata bertujuan membuat pemerintah daerah mampu membiayai seluruh kebutuhan pemerintahan dari PAD.
Ia berpandangan, desentralisasi seharusnya juga memperpendek rentang kendali pemerintahan dan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan publik sesuai karakteristik daerah masing-masing.
“Semangat desentralisasi itu bukan untuk menyuruh daerah mencari uang sendiri untuk menghidupi dirinya. Tetapi untuk mempermudah rentang kendali pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pusat Diminta Petakan Potensi Daerah
BACA JUGA: Golkar Usul Paripurna Pertanggungjawaban APBD Tak Lagi Digelar
Windera menilai pemerintah pusat perlu melakukan pemetaan secara lebih mendalam terhadap kemampuan fiskal dan potensi ekonomi setiap daerah sebelum menetapkan target pendapatan maupun kebijakan pembiayaan.
Menurutnya, pemerintah pusat dapat memanggil kepala daerah beserta jajaran terkait untuk membahas potensi masing-masing wilayah secara spesifik.
“Panggil kepala daerah dengan jajarannya. Apa potensi kamu? Berapa yang bisa kamu hasilkan? Kalau memang potensinya hanya sekian, pemerintah pusat harus membantu,” jelasnya.
Ia mengatakan, dukungan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH) tetap diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah.
BACA JUGA: Anggaran Kurang, Sekolah Gratis Mandek di Tengah Dana MBG Jumbo
Windera juga menyoroti ketika program pemerintah pusat pelaksanaannya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan seperti itu perlu memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menambah tekanan terhadap APBD.
“Program pusat, kewajibannya dibebankan kepada daerah. Menurut saya, itu tidak fair,” ujarnya.
Soroti Pembangunan Sekolah Rakyat
Selain persoalan fiskal, Windera turut mempertanyakan efektivitas pembangunan fasilitas pendidikan dengan anggaran besar apabila jumlah penerima manfaatnya relatif terbatas.
BACA JUGA: Wabup Empat Lawang Desak Pusat Segera Cairkan Dana Bagi Hasil
Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Rakyat yang menurutnya membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah, sementara jumlah peserta didik yang dilayani sekitar 90 orang.
Windera menilai pemerintah perlu menghitung kembali efektivitas penggunaan anggaran tersebut, termasuk membandingkannya dengan alternatif bantuan pendidikan secara langsung kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Dengan anggaran sampai sekitar Rp250 miliar, mendidik hanya untuk membantu 90 orang ini, tepat tidak?” katanya.
Menurutnya, anggaran sebesar itu berpotensi memberikan manfaat lebih luas apabila diarahkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang sudah ada serta memberikan dukungan pendidikan kepada lebih banyak siswa.
BACA JUGA: Mulai 2026! Murid TK Dapat PIP Rp450 Ribu, Pemerintah Siapkan Anggaran Fantastis
Ia menilai kondisi Empat Lawang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah yang membutuhkan pembangunan sekolah baru dalam jumlah besar.
Hampir setiap desa, kata dia, telah memiliki sekolah dasar, sementara sekolah menengah tersedia di tingkat kecamatan maupun wilayah tertentu.
“Kenapa tidak dipetakan saja? Perbaiki gedung SMP dengan anggaran itu, kemudian berikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan,” ujarnya.
Windera menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menolak program pemerintah pusat. Namun, menurutnya, setiap kebijakan perlu dikaji berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah agar anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
BACA JUGA: Anggaran Fantastis Rp14 Triliun Disiapkan, Nasib Guru Non-ASN Segera Berubah?
“Kalau programnya disamaratakan, akhirnya tidak tepat sasaran. Kita harus sama-sama mengkritisi agar uang yang mengalir ke daerah benar-benar memberikan manfaat,” pungkasnya. (*/red)
